WahanaNews.co | Ketua Umum Partai Gerinda yang juga Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) tak di bawah Kementerian Pertahanan. Prabowo mengatakan jika Kemenhan hanya diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi koordinator intel.
"(BIN) tidak di bawah Kementerian Pertahanan," kata Prabowo di Sekber Gerindra-PKB, Menteng, Jakarat Pusat, Senin (23/1/2023).
Baca Juga:
Kerja Sama RI-AS Picu Polemik, Kemenlu Tegaskan Tak Ada Kebijakan Bebas Udara
Prabowo menyebutkan Kemenhan ditugaskan Presiden sebagai koordinator. Hal ini semacam instruksi bagi pihaknya untuk membantu Presiden menilai.
"Diperintahkan oleh Presiden untuk semacam koordinator untuk membantu presiden menilai," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2023. Jokowi meminta Kemhan menjadi orkestrator intelijen informasi di semua lini.
Baca Juga:
Jawab Polemik Overflight, Kemenhan: Tidak Termasuk MDCP RI-AS
"Tadi di dalam saya menyampaikan, saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi kepada wartawan seusai acara pengarahan di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).
Jokowi mengatakan setiap lembaga mempunyai informasi intelijen, mulai TNI hingga Polri. Jokowi ingin Kemhan mengorkestrasi informasi itu agar menjadi informasi solid dalam pembuatan kebijakan.
"Kita kan memiliki informasi intelijen BIN, informasi intelijen di TNI, di Polri, di BSSN, semuanya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid," ujar Jokowi.
