WahanaNews.co | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi mengesahkan lima kesepakatan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Satu dari lima kesepakatan bilateral tersebut yakni tentang penguatan sistem perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System (OCS).
Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, pemerintah Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/1/2023) pagi. Pertemuan bilateral Indonesia – Malaysia tersebut menjadi kunjungan resmi kenegaraan pertama Anwar Ibrahim sebagai kepala pemerintahan Malaysia setelah resmi terpilih dalam Pemilihan Umum Malaysia 2022 yang diselenggarakan pada November 2022 lalu.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi oleh beberapa pejabat tinggi RI, seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono.
Dari unsur pejabat Kementerian Luar Negeri RI, Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Direktur Jenderal Asia,Pasifik dan Afrika (Aspasaf), Abdul Kadir Jaelani, dan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono.
Sementara itu, dikutip dari laman Prime Minister's Office of Malaysia, Anwar Ibrahim didampingi oleh beberapa pejabat tinggi Malaysia, seperti Menteri Luar Negeri, Zambry Abdul Kadir, Menteri Perdagangan dan Industri Internasional, Zafrul Abdul Aziz, Menteri Besar Selangor, Amirudin Shari, dan Wakil Kepala Diplomatik Kedutaan Besar Malaysia untuk RI, Adlan Mohd Shaffieq.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut, Jokowi mendukung komitmen pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim untuk memberikan perlindungan maksimal kepada komunitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem perekrutan PMI di Malaysia yang berbasis One Channel System (OCS).
Dengan adanya penguatan One Channel System (OCS) oleh Departemen Sumber Daya Manusia Malaysia, Jokowi mengharapkan OCS dapat mengurangi sekaligus mengatasi masalah klasik yang merugikan PMI, seperti penempatan kerja oleh perusahaan penyedia lapangan kerja secara ilegal, rendahnya upah kerja yang dibayarkan, dan tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikan dan perusahaan penyedia lapangan kerja.
Tidak hanya itu, politisi senior PDI Perjuangan tersebut mendorong ketua partai koalisi Pakatan Harapan (PH) tersebut untuk membangun pusat studi komunitas (community learning center) yang ditujukan untuk memfasilitasi proses pendidikan dasar kepada anak-anak Indonesia yang orang tuanya bekerja sebagai PMI di Malaysia.
