WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia 2023. Dalam arahannya, Jokowi mengaku bersyukur ekonomi Indonesia pada posisi yang baik.
Sebab, dari perkiraan, pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year on year) pada 2022 ada di angka 5,2 persen atau 5,3 persen tapi sampai kuartal ketiga Indonesia bisa tumbuh di angka 5,72 persen. Dibandingkan negara-negara lain, ia merasa, ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
"Meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi pada 2022, hati-hati, 2023 masih menjadi tahun ujian, bagi ekonomi kita juga bagi ekonomi global," kata Jokowi di Sentun International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Maka itu, ia menekankan, semua harus hati-hati. Semua harus bekerja keras dan mendeteksi informasi dan data-data yang ada di lapangan. Hal itu agar tidak keliru membuat sekecil apapun kebijakan karena harus berbasis data dan fakta lapangan.
seperti dilansir dari Republika, Jokowi melihat apa yang disampaikan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) harus jadi kehati-hatian dan kewaspadaan. Sebab, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi sangat baik, tahun ini sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Bahkan, Jokowi mengingatkan, untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya diperkirakan akan pula merasakan kondisi seperti sedang resesi. Sepertiga negara dunia, ia menyebut, kurang lebih sudah 70 negara.
Selain itu, Jokowi menuturkan, guncangan ekonomi karena pandemi dan perang sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasien IMF. Hal yang pernah dialami Indonesia pada 1997-1998 ketika ekonomi dan politik ambruk.
"Ini 47 negara, dan yang lain masih ngantre di depan pintu IMF," ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi menegaskan, semua elemen mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, wali kota, harus sudah memiliki frekuensi yang sama. Terutama, dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini.
"Situasi global masih sangat tidak mudah," kata Jokowi. [ast]
