WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta agar pemerintah memikirkan model yang jelas soal libur sebulan selama Bulan Suci Ramadan yang sebelumnya diwacanakan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.
Akan tetapi, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas justru mendukung agenda tersebut. Namun menurutnya, bukan berarti anak-anak tak belajar jika sekolah diliburkan.
Baca Juga:
Mendikdasmen Umumkan Mulai 2025 Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
Dilansir dari CNN Indonesia, pemerintah justru belum mendiskusikan wacana libur sekolah selama sebulan saat Ramadan. Namun, ada tiga opsi libur Ramadan untuk siswa.
"Belum kita diskusikan. Siang ini [kemarin] saya baru ketemu dengan Pak Mendikdasmen," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangannya, Senin (13/1/2025) kemarin.
Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membeberkan ada tiga opsi terkait wacana libur sekolah di bulan Ramadan.
Baca Juga:
Kemendikdasmen Siapkan Generasi Emas Lewat Pelajaran AI dan Coding di SD
Namun, Mu'ti juga menyatakan belum ada keputusan akhir dari pemerintah terkait hal tersebut.
"Ya, kan kalau kita ikuti di masyarakat, opsinya kan ada tiga yang saya ikuti di masyarakat, ya ini belum keputusan ya," katanya.
Opsi pertama, libur Ramadan selama sebulan penuh. Siswa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.
Kedua, lanjut Mu’ti, ada wacana libur sekolah di awal dan jelang berakhirnya bulan Ramadan. Misalnya, tiga hari di awal Ramadan lalu libur lagi jelang Idul Fitri hingga peringatan hari raya.
"Nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur, bisa dua hari atau tiga hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu," kata dia.
Sementara itu, opsi ketiga yaitu masuk penuh selama Ramadan seperti yang berlangsung saat ini. Mu'ti menegaskan semua usul itu ditampung pemerintah.
Diketahui, awalnya, wacana libur sekolah selama sebulan ini muncul dari Menag Nasaruddin Umar pada Desember 2024. Setelahnya, muncul pro dan kontra di publik.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
