Menurutnya, kepedulian pengusaha terhadap lingkungan tempat usahanya sangat penting.
"Ini program nyata dan hasilnya dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Renovasi rumah rakyat yang tidak layak dilakukan tanpa APBN, tanpa BUMN, tanpa uang negara. Ini namanya 'berbaginomics'. Selain itu juga menunjukkan tidak semua pengusaha itu 'serakahnomics'," jelasnya.
Baca Juga:
Pemerintah Pacu Inovasi Industri Hijau untuk Capai Target Asta Cita Pengelolaan Sampah 2025
Ia juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan perumahan harus membawa dampak positif, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Terimakasih Gubernur Jawa Barat yang mampu mengorkestrasi berbagai program dan mendukung Program Tiga Juta Rumah di Jawa Barat. Selain itu juga kepada Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan yang membantu pemerintah dalam merenovasi 4.000 rumah tidak layak huni di Indonesia. Ayo kita bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sukseskan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto," tegas Maruarar.
Sementara itu, President Director PT Summarecon Agung Tbk., Adrianto P. Adhi, menuturkan bahwa program ini merupakan bagian dari rangkaian CSR Summarecon yang diproyeksikan jangka panjang hingga tahun 2045.
Baca Juga:
PLN dan Pemerintah Siapkan PLTN: Energi Andal, Bersih, dan Terjangkau untuk Masa Depan
"Kami target 50 fasilitas umum sampai 2045 dan difokuskan di sekitar wilayah pengembangan Summarecon seperti Bekasi, Bogor, Karawang, Bandung, Kelapa Gading, Serpong, Makassar. Kami juga punya program bedah 500 RTLH yakni masing-masing 250 rumah di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang jadi bagian renovasi 4.000 rumah program Yayasan Buddha Tzu Chi. Penyaluran CSR sektor perumahan memang sejalan dengan program prioritas pemerintah yakni Program Tiga Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP," paparnya.
Dukungan positif juga datang dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pengusaha yang menyalurkan CSR untuk kepentingan masyarakat, terutama di bidang perumahan.