WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merampungkan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.
Fasilitas ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Baca Juga:
Menteri PU Tekankan Pentingnya Peran Penilik Jalan Sebagai Garda Terdepan dalam Menjaga Kualitas Jalan Nasional
Dua dapur SPPG tersebut masing-masing berlokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat perbatasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan gizi yang memadai.
"Pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan dasar yang merata hingga wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat peran PLBN sebagai pusat pelayanan dan penggerak kesejahteraan masyarakat," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Minggu, 19 April 2026.
Baca Juga:
Kementerian PU Kebut Pemulihan Infrastruktur Terdampak Bencana di Wilayah Sumatera
Menurut Dody, program MBG memiliki posisi penting dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Selain fokus pada peningkatan asupan gizi masyarakat, program ini juga dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal melalui pelibatan berbagai sektor produktif.
Dody mengatakan, program MBG merupakan bagian strategis dalam pembangunan nasional.
Program ini adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, hingga UMKM.
"Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional," ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan fasilitas SPPG difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat kebutuhan layanan gizi yang tinggi, termasuk wilayah perbatasan yang seringkali menghadapi tantangan distribusi pangan dan keterbatasan infrastruktur.
Dody menyampaikan, pembangunan fasilitas ini difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan layanan gizi yang mendesak, termasuk kawasan perbatasan.
"Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan," tuturnya.
Dengan beroperasinya SPPG di PLBN Wini dan Motamasin, pemerintah berharap implementasi program MBG dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam menjangkau anak-anak di wilayah perbatasan yang menjadi kelompok prioritas.
Selain meningkatkan kualitas gizi, fasilitas ini juga berpotensi membuka lapangan kerja serta memperkuat rantai pasok pangan lokal.
SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi, sedangkan SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi.
Kedua fasilitas ini dirancang dengan standar yang mendukung pengolahan makanan bergizi secara higienis dan efisien.
Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tidak hanya berfokus pada konektivitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang memadai.
"Keberadaan SPPG ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan gizi, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan, mendapatkan akses gizi yang layak," tandasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
