WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Basuki Hadimuljono, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah diminta untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai kapan Presiden Prabowo Subianto akan melantik Basuki.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
"Ya, sudah. Pak Basuki diminta untuk melanjutkan. Kapan pelantikannya? Belum tahu," ujar Prasetyo kepada wartawan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/2024).
Prasetyo juga menambahkan bahwa Prabowo akan menentukan Wakil Kepala Otorita IKN. Namun, pelantikan Basuki harus melewati proses di DPR terlebih dahulu.
Basuki sebelumnya ditunjuk sebagai Plt Kepala Otorita IKN oleh Presiden Joko Widodo setelah pengunduran diri Bambang Susantono pada Juni 2024.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
Saat itu, ia didampingi oleh Raja Juli Antoni, yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan, sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.
Dalam keterangannya di Akmil Magelang, Prasetyo menyatakan bahwa Prabowo telah menginstruksikan agar pembangunan IKN dipercepat.
Prabowo menargetkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan seluruh infrastruktur di IKN dapat selesai, sehingga dapat digunakan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa salah satu poin penting dalam sesi akhir retreat Kabinet yang dibahas Prabowo adalah kelanjutan pembangunan IKN.
Prabowo berkomitmen untuk memastikan IKN siap digunakan, karena menurutnya, IKN adalah ibu kota politik. Raja Juli juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo berharap Sidang Paripurna DPR/MPR sudah dapat digelar di IKN pada Agustus 2028.
"Bagi Pak Prabowo, soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan," kata Raja Juli yang saat ini menjabat Wakil Kepala Otorita IKN melalui unggahan di Instagram.
Para pengamat sebelumnya menilai bahwa IKN, sebagai proyek besar yang digagas oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, berpotensi membebani anggaran negara.
Aktivis lingkungan juga telah berkali-kali menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dampak lingkungan serta kemungkinan penggusuran lahan akibat proyek ini.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
