Harry berpendapat, jumlah
direktur regional yang ada di PLN saat ini tidak cukup lincah dan fleksibel
dalam mengatasi kelistrikan nasional.
Padahal, tugas PLN berat
untuk menerangi seluruh wilayah di Indonesia.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Saya usul, dibelah saja
PLN ini, regional ini jadi BUMN tersendiri. Belah saja PLN jadi beberapa unit,
misalnya PLN Sumatera, PLN Jawa, PLN Bali, PLN Kalimantan, PLN Indonesia Timur.
Itu sudah cukup," kata dia, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PLN di
Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Ia menyamakan pemisahan
direktorat regional PLN menjadi BUMN itu seperti PT Angkasa Pura I (Persero)
dan PT Angkasa Pura II (Persero), serta keempat PT Pelabuhan Indonesia
(Persero) atau Pelindo.
BUMN-BUMN ini mengurusi
bandara dan pelabuhan yang berbeda, sesuai wilayah kekuasaan yang diberikan
Kementerian BUMN.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Namun, ia menegaskan,
pemisahan direktorat regional PLN menjadi BUMN ini tidak harus seperti subholding yang dibentuk PT Pertamina
(Persero) belum lama ini.
"Saya yakin jauh lebih
baik. Di situ, kita bisa lihat kinerja, dan kita juga paham, regional mana yang
profit maker, mana yang disubsidi.
Tapi enggak apa-apa, di situ bisa ada
persaingan," ujar Harry.
Ide regionalisasi PLN itu
bukan kali ini saja muncul.
