WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menaruh perhatian serius terhadap rencana kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan sejumlah perusahaan asal China terkait pengembangan hilirisasi industri unggas guna mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kerja sama tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha peternak rakyat di dalam negeri.
Baca Juga:
Sekda Sumedang Hadiri Peresmian SPPG Pasanggrahan Baru, Dukung Penguatan Program MBG dan Penurunan Stunting
Ia menegaskan bahwa program MBG seharusnya menjadi peluang besar untuk memperkuat industri peternakan nasional, khususnya bagi peternak kecil dan pelaku UMKM di sektor unggas.
Karena itu, pemerintah diminta berhati-hati agar program strategis tersebut tidak justru menciptakan ketergantungan baru terhadap pihak asing.
“Program MBG seharusnya menjadi momentum kebangkitan peternak lokal, bukan malah membuka ruang ketergantungan baru terhadap pihak luar. Indonesia memiliki kapasitas produksi telur dan ayam yang besar. Yang perlu diperkuat adalah tata kelola, distribusi, serta keberpihakan terhadap peternak rakyat,” ujar Slamet dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Baca Juga:
Keamanan Pangan Jadi Fokus, Bappissus Ingin Program MBG Berjalan Aman dan Berkelanjutan
Menurutnya, kondisi peternak unggas saat ini tengah menghadapi tekanan cukup berat.
Harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan akibat lemahnya penyerapan pasar, sementara biaya produksi terus meningkat.
Dalam situasi seperti itu, masuknya investasi asing dengan skema industri yang terlalu dominan dinilai berpotensi mempersempit ruang usaha peternak mandiri di berbagai daerah.
Slamet berpandangan bahwa kebutuhan protein hewani untuk program MBG sejatinya dapat dipenuhi dari kapasitas produksi nasional.
Oleh karena itu, pemerintah diminta lebih fokus memperkuat peternak rakyat melalui pembinaan, penguatan koperasi, hingga menjaga stabilitas harga bahan produksi peternakan.
“Masalah utama peternak hari ini bukan kemampuan produksi, tetapi biaya produksi yang tinggi dan pasar yang belum stabil. Karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah penguatan peternak lokal, bukan membuka kompetisi yang semakin berat bagi mereka,” katanya.
Ia menjelaskan, biaya pakan masih menjadi komponen terbesar dalam usaha peternakan unggas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat kebijakan produksi jagung nasional sebagai bahan baku utama pakan, sekaligus mengembangkan alternatif bahan baku pakan berbasis sumber daya lokal.
Selain itu, penguatan cadangan bahan baku pakan juga dianggap penting guna menjaga kestabilan harga di pasaran.
Lebih lanjut, Slamet mendorong agar pelaksanaan program MBG benar-benar terintegrasi dengan rantai pasok peternak lokal di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan melibatkan koperasi dan kelompok peternak rakyat sebagai pemasok utama telur maupun daging ayam, program tersebut diyakini dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pembahasan revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH) yang saat ini menjadi perhatian DPR.
Menurutnya, revisi regulasi tersebut harus mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi peternak rakyat di tengah persaingan industri peternakan yang semakin ketat.
“Kita ingin revisi UU PKH benar-benar menghadirkan perlindungan dan penguatan peternak lokal, mulai dari aspek pembiayaan, stabilisasi harga, perlindungan usaha rakyat, hingga prioritas keterlibatan peternak domestik dalam program strategis nasional seperti MBG,” tegasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
