WahanaNews.co | Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan rapat kerja mengenai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), perwakilan Menteri Sosial dan perwakilan Menteri Dalam Negeri dan menyepakati jadwal dan mekanisme pembahasan RUU TPKS agar dapat disahkan sebelum DPR RI menutup masa persidangan dan memasuki masa reses.
Jadwal pembahasan RUU TPKS akan dimulai dengan pembahasan tingkat panja yang akan dilakukan pada Senin, 28 Maret 2022, dan raker terakhir pengambilan keputusan akan dilakukan pada 5 April 2022.
Baca Juga:
Kementerian PU Siap Hadapi Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2025
“Kita berharap setelah tanggal 5 April kita kirim ke Pimpinan DPR kemudian dijadwalkan tiba di Badan Musyawarah. Kami harap paling lambat 14 April di masa penutupan persidangan yang akan datang RUU PKS ini bisa disahkan," jelas Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Supratman menjelaskan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS yang diserahkan oleh pemerintah sebanyak 500 DIM, namun yang akan dibahas dengan pemerintah kurang lebih ada 200-300 DIM.
DIM ini terbagi atas empat kategori. Pertama ada DIM yang sudah disetujui dan tidak ada masalah.
Baca Juga:
Pj Bupati Abdya Sunawardi Hadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat DPR RI
Kedua, DIM terkait redaksional yang akan langsung disetujui nantinya di tingkat Badan Musyawarah.
Tiga, ada DIM yang sifatnya substantif.
Terakhir ada DIM substansi baru yang tidak ada di RUU yang diusulkan oleh pemerintah.
Dalam raker ini, Pimpinan Baleg DPR RI juga menyampaikan kepada media mengenai alasan pembahasan RUU TPKS ini berjalan lama.
“Kenapa ini jadwalnya terlalu lama, karena soal mekanisme yang harus kita tempuh supaya kita menghindari cacat formil dari ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Saya berharap mudah-mudahan dengan rapat kerja hari ini merupakan jawaban terkait dengan atensi publik yang begitu besar terhadap kelahiran RUU TKPS,” jelas Supratman. [rin]
