WahanaNews.co | Manajer Riset dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Badiul Hadi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan evaluasi total terhadap sejumlah kementerian dan lembaga yang menangani sektor pangan.
Badiul menyoroti sejumlah kementerian di sektor pangan yang menunjukkan kinerja buruk dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa kementerian tersebut yakni Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, hingga UMKM.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
"Saya kira sektor pangan, kementerian-lembaga di sektor pangan itu betul-betul harus dievaluasi secara total," kata Badiul dalam diskusi daring di kanal YouTube Para Syndicate, Minggu (27/3).
Pernyataan Badiul sekaligus merespons reaksi Jokowi yang terlihat mencak-mencak saat menyoroti kinerja sejumlah kepala lembaga hingga menterinya di Bali, Jumat (25/3) lalu. Jokowi sampai mengeluarkan kata bodoh hingga melarang peserta yang hadir tepuk tangan di sela-sela dirinya bicara.
Badiul menyarankan Jokowi agar tak perlu gentar jika harus mengganti menteri atau kepala lembaga yang menunjukkan kinerja buruk. Dia antara lain menyoroti kinerja menteri perdagangan yang kini menjadi sorotan karena harga minyak goreng kemasan di pasaran melonjak. Termasuk kinerja menteri pertanian.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
"Misalnya Kementerian Perdagangan, hari ini bikin harga minyak goreng aja enggak selesai-selesai. Apa nggak bisa dihajar aja," kata dia.
Selain itu, Badiul mewajarkan respons Jokowi yang memarahi pembantunya beberapa waktu lalu. Dia berkata, beberapa kementerian memang menunjukkan kinerja buruk, terutama soal tingginya angka impor di sektor belanja barang dan jasa.
Dari total belanja barang dan jasa Rp1.481 triliun, realisasi belanja produk lokal hanya mencapai 14 persen, atau sekitar Rp214 triliun. Rincian nya, anggaran pusat sebesar Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
Badiul turut heran lantaran pemerintah masih melakukan impor untuk barang-barang yang mestinya bisa diproduksi dalam negeri, seperti seragam TNI-Polri.
"Nah situasi ini diperburuk dengan kebijakan di sektor pangan yang memang ini udah dirasakan betul," kata Badiul.[zbr]
