WAHANANEWS.co, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Lukman Edy, menyatakan siap menghadapi laporan PKB ke Mabes Polri maupun ke sejumlah kepolisian daerah.
"Saya siap menghadapinya," kata Lukman seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/8/2024).
Baca Juga:
Cak Imin Umumkan Periode 2024-2029 Terakhir Pimpin PKB
Ia berpendapat bahwa pelaporan PKB terhadap dirinya tidak sepatutnya dilakukan karena masalah yang dipersoalkan seharusnya bisa diselesaikan secara internal.
PKB sebelumnya mempersoalkan pernyataan Lukman saat memberikan keterangan pers setelah menghadiri undangan panitia khusus bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengurus hubungan antarkedua lembaga, pada Rabu (31/7/2024).
Lukman mengaku menggunakan forum tersebut untuk menyampaikan lebih rinci tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, terhadap partai.
Baca Juga:
Cak Imin Sebut Kehadiran Paus Jadi Pengingat Pembangunan Berkeadilan
"Pernyataan saya adalah kritikan keras kepada kepemimpinan Cak Imin. Ketua umum partai politik seharusnya tidak antikritik," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan tidak akan melaporkan balik PKB ke pihak kepolisian. Menurutnya, otokritik masuk dalam wilayah internal.
“Saya tantang berdebat di depan forum muktamar, klarifikasi kritikan saya di depan muktamirin, biar wilayah dan cabang PKB menilai," katanya.
Saat ditanya apakah dirinya takut dianggap sebagai pengkhianat oleh PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin, ia memberikan sejumlah penilaian.
"Rezim Cak Imin ini sangat eksklusif, hanya beberapa orang saja. Selain orang-orang terbatas tersebut, tidak dianggap sebagai PKB. Ini perusahaan Tbk dikecilkan menjadi cv," ujarnya.
PKB telah melaporkan Lukman Edy ke Mabes Polri, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, hingga Polda Jawa Tengah.
Di Polda Jawa Timur pelaporan terhadap Lukman Edy dilakukan oleh Ketua PKB Jawa Timur Halim Iskandar. Halim yang juga menjabat Menteri Desa merupakan kakak Muhaimin.
"Kami silaturahim sekaligus melaporkan Pak Lukman Edy yang menurut saya itu penistaan dengan cara memfitnah dan berita bohong," kata Halim di Polda Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa siang.
Halim mempertanyakan alasan Lukman menyampaikan pernyataan yang mengandung ujaran kebencian.
"Dia mengatakan bahwa elit PKB kacau dalam mengelola keuangan, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan, dan saya merasa itu adalah fitnah yang keji," ujar Halim.
Selain itu, menurut Halim, Lukman tidak memiliki kapasitas untuk berbicara mengenai PKB.
"Dia berbicara tentang PKB, pengurus PKB, internal PKB. Saya merasa itu adalah urusan internal PKB. Kemudian, siapa dia? Saya tanya kader PKB, tidak ada yang tahu siapa Lukman Edy. Apa haknya dia berbicara seperti itu?" ujar Halim.
Halim juga menyoroti bahwa Lukman Edy menyebut dana Pilpres, dana Pilkada, dan Banpol Dewan Pengurus Wilayah PKB. Halim menegaskan bahwa DPW PKB tidak pernah mengelola dana Pilpres ataupun dana Pilkada.
"Terkait Banpol DPW PKB, kami selalu melakukan audit BPK dan bisa dilihat di website BPK bagaimana DPW PKB selalu melapor. Dana fraksi selalu dilaporkan kembali kepada anggota fraksi. Dana yang kami kumpulkan dari fraksi selalu kami laporkan, dan tidak ada dana lain selain itu," katanya.
Dalam laporan ke Polda Jatim, DPW PKB Jatim menyertakan barang bukti seperti video YouTube, berita online, dan berita dari koran/cetak.
Ketegangan antara PBNU dan PKB bermula dari dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 oleh DPR untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan haji tahun ini.
Salah satu penggagas panitia khusus tersebut adalah Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menduga pembentukan Pansus Haji bertujuan untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya.
“Jangan-jangan ini masalah pribadi dan mengincar PBNU," ujar Yahya seusai rapat pleno PBNU pada Ahad, 28 Juli 2024.
PBNU kemudian membentuk panitia khusus (pansus) PKB untuk mengevaluasi elite partai politik yang salah satunya didirikan oleh almarhum KH Abdurrahman Wahid.
Sekretaris Jenderal PBNU, Syaifullah Yusuf, menilai PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya dengan berusaha menjauhkan peran kiai.
Muhaimin, melalui unggahannya di media sosial pada Sabtu, 3 Agustus 2024, mengatakan bahwa perolehan suara PKB pada Pemilu 2024 diakui oleh semua pihak.
Ia mensyukuri hal itu karena kader-kader partainya tidak lagi bergantung pada siapa pun. Ia menilai justru ada upaya untuk melemahkan PKB sejak sebelum pemilu.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
