WahanaNews.co | Menteri Kesehatan (Menkes), Budi
Gunadi Sadikin, mengatakan, pengembangan Vaksin Nusantara harus
memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah.
Dengan
demikian, mekanisme penelitian vaksin tidak boleh dipersingkat.
Baca Juga:
Viral Remaja Bisa Berjalan Usai Vaksin Nusantara, Pakar IDI Buka Suara
"Itu
benar-benar harus dibikin berdasarkan kaidah ilmiah dan protokol kesehatan yang
baku dan tetap. Itu tolong jangan di-shortcut,"
kata Budi, dalam Forum Diskusi
Bersama Menkes,
Minggu (18/4/2021).
Budi
juga meminta, perdebatan terkait Vaksin Nusantara berjalan secara ilmiah, tidak
politis.
Menurut
dia, sudah seharusnya pro dan kontra Vaksin Nusantara tersebut terjadi di ranah
para peneliti.
Baca Juga:
RSPAD: Tim Peneliti Cek Soal Kabar Penerima Vaksin Nusantara Bisa Berjalan Kembali
"Jangan
dilakukan di tataran media atau tataran politik, atau di mana. Masa yang debat
pemred (pemimpin redaksi) atau ahli media, politisi. Ini kan enggak cocok. Ini
sesuatu yang sifatnya sangat ilmiah. Jadi biarkan para ilmuan berdebat di
tataran ilmiah," ujarnya.
Lebih
lanjut, Budi menekankan, terkait pengembangan vaksin Covid-19 di dalam negeri,
termasuk Vaksin Nusantara, merupakan wewenang BPOM.
"Kalau
Vaksin Nusantara, posisi aku sama. Hal-hal yang terkait vaksin, BPOM
wewenang dia. Vaksin Nusantara wewenang BPOM. Ini sangat ilmiah, lebih baik
yang di bidang itu. Tanya ke ahlinya," kata dia.
