WahanaNews.co | Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki
Laka Lena, menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bermain politik terkait
kontroversi vaksin Nusantara.
Tudingan
itu dilontarkan Melki karena ia mendapat informasi soal akan adanya gerakan
dukungan kepada BPOM dari sejumlah tokoh nasional.
Baca Juga:
Viral Remaja Bisa Berjalan Usai Vaksin Nusantara, Pakar IDI Buka Suara
"Kami
tahu siapa-siapa yang sedang menggerakan sekarang memakai narahubung tertentu
mengumpulkan para tokoh, seolah-olah nanti mendukung Badan POM bahwa mereka didzalimi, kan ini enggak benar ini," kata
Melki dalam acara diskusi Polemik MNC
Trijaya, Sabtu (17/4/2021).
Politikus
Partai Golkar tersebut menduga, gerakan dukungan terhadap BPOM itu disponsori
oleh BPOM sendiri, karenanya ia pun menyebut BPOM telah berpolitik.
"Kami
tahu siapa yang menggerakan itu, informasi sudah masuk ke kami, lalu sekarang
Badan POM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh kemudian
mengatakan Save Badan POM dan Save Kepala Badan POM dan
sebagainya," ujar Melki.
Baca Juga:
RSPAD: Tim Peneliti Cek Soal Kabar Penerima Vaksin Nusantara Bisa Berjalan Kembali
Melki
juga menuding BPOM telah menyampaikan kebohongan publik setelah Kepala BPOM, Penny
Lukito, mengungkap 71 persen relawan vaksin Nusantara mengalami
kejadian yang tidak diinginkan (KTD).
Melki
mengeklaim, pernyataan Penny tersebut tidak sesuai dengan temuan peneliti bahwa
tidak ada masalah terkait vaksin Nusantara.
"Saya
sampaikan di beberapa media, ini masuk kategori kebohongan publik lho. Kepala
Badan POM membohongi publik dengan membelokan data dan fakta lapangan terkait
hasil penelitian," kata dia.
Melki
menampik bahwa ada anggapan DPR yang menciptakan kisruh mengenai vaksin
Nusantara.
"Ini
yang bikin kisruh menjadi ramai begini bukan DPR tapi justru Kepala Badan POM,
apalagi bikin lagi dukungan-dukungan kayak model begitu, ini kan enggak
benar," kata Melki.
Hal itu
disampaikan Melki untuk menanggapi dugaan politisasi saat sejumlah anggota DPR
menjadi relawan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Dugaan
politisasi itu salah satunya disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli
Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, yang mempertanyakan simpang siur kabar soal sejumlah anggota
DPR yang disuntikkan vaksin Nusantara atau sekadar diminta sampel darahnya.
"Maka
kekacauan informasi terkait aksi penerimaan vaksin Nusantara oleh DPR bisa
dianggap sebagai langkah politisasi vaksin oleh DPR. Politisasi ini tentu bukan
tanpa tujuan jika dugaan ini benar," kata Lucius, saat dihubungi wartawan, Rabu (14/4/2021) lalu.
Menurut
Lucius, bukan tidak mungkin ada kepentingan bisnis yang membuat para wakil
rakyat tampak getol mendukung vaksin Nusantara.
"Bahwa
mungkin saja ada kepentingan bisnis tertentu yang mendorong aksi DPR mendukung
vaksinasi Nusantara ini, saya kira sulit terhindarkan," ujar Lucius. [qnt]
