WahanaNews.co | Anggota DPR Dapil Jawa Tengah VI Abdul Kadir Karding mengkritik kepolisian yang menurutnya tidak cerdas menerjemahkan Presiden Joko Widodo dalam mengawal pembangunan infrastruktur.
Hal itu terkait terjadinya konflik dengan warga di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Baca Juga:
Muhammad Abdullah Gugat KPU Purworejo ke PTUN Semarang karena Dicoret sebagai Caleg
"Menurut saya kepolisian harus mampu menjabarkan dan menerjemahkan dengan cerdas setiap perintah Presiden Jokowi terutama dalam mengawal pembangunan infrastruktur," ujar Karding yang terpilih dari dapil yang salah satunya adalah Purworejo dalam keterangannya, Jumat (11/2).
Dalam mengawal proyek strategis nasional, Karding bilang, polisi harus bersikap humanis. Apalagi Jokowi bukan sosok yang suka pendekatan kekerasan.
"Karena yang saya tahu, Presiden Jokowi sangat gencar mendorong pembangunan infrastruktur namun beliau bukan sosok yang suka dengan pendekatan kekerasan dan represif," katanya.
Baca Juga:
PUPR: Pengadaan Lahan Bendungan Bener Purworejo Sudah 95 Persen
Salah acuannya, kata politikus PKB ini, Jokowi pernah mengkritik cara kepolisian yang over reaktif merespon kritik masyarakat kepada kepala negara. Seperti kasus mural dan demo ketika kunjungan kerja beberapa waktu lalu
"Aparat kepolisian perlu menyadari pentingnya pendekatan humanis dan profesional di lapangan. Ini penting untuk dalam upaya memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat. Sehingga, apa pun alasan dan dinamika lapangan, polisi perlu menahan diri dan melakukan pendekatan yang humanis sesuai protap yang ada," kata Karding.
Selain itu, Karding menyebut proyek Bendungan Bener merupakan proyek strategis yang memberikan manfaat kepada masyarakat di bidang pertanian.
