WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu layanan bagi jemaah haji, seiring berlangsungnya proses transisi kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.
Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus mengantisipasi berbagai dinamika global yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.
Baca Juga:
Kemenko PMK Perkuat Peran Car Free Day untuk Tingkatkan Aktivitas Fisik Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa tahun ini menjadi fase krusial untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih optimal.
Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah Indonesia.
"Tahun ini adalah tahun pertama transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Ini butuh pengawalan, dan kita harapkan ada peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kita semua mendukung Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan semaksimal mungkin," ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri Kesiapan Keberangkatan dan Layanan Jemaah Haji 1447 H/2026 M di Kantor Kemenko PMK, Kamis (16/4/2026).
Baca Juga:
Wakapolda Jambi Kunjungi Polres Sarolangun, Tekankan Profesionalisme dan Respons Cepat Layanan Masyarakat
Ia menambahkan, secara umum kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini sudah berada pada jalur yang tepat.
Meski demikian, pemerintah tetap mendorong peningkatan di sejumlah aspek krusial, seperti kualitas akomodasi, konsumsi, serta percepatan penyelesaian dokumen teknis, termasuk visa jemaah.
"Pada prinsipnya sudah siap, tetapi tetap perlu peningkatan pelayanan. Kualitas catering jangan menurun, distribusi harus terjaga, dan proses teknis seperti visa harus dipercepat," tegasnya.
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah ini tetap mengacu pada jadwal (timeline) yang telah ditetapkan pemerintah, selaras dengan arahan Presiden, selama tidak ada perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi.
Hingga saat ini, seluruh tahapan masih berjalan sesuai rencana yang telah disusun.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi guna menghadapi potensi perubahan situasi, baik pada tahap keberangkatan dari Tanah Air, selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi, hingga proses pemulangan jemaah ke Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran serta keselamatan jemaah dalam setiap fase perjalanan.
Lebih jauh, Menko PMK menekankan pentingnya menghadirkan nilai tambah ekonomi dari penyelenggaraan haji.
Salah satu upaya yang didorong adalah pemanfaatan produk dan layanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jemaah selama berada di Arab Saudi, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.
"Kita juga perlu mendorong nilai tambah ekonomi bagi negara. Misalnya kebutuhan jemaah bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat kita," tambahnya.
Dalam rangka memastikan pengawasan berjalan optimal, pemerintah juga memperkuat sistem monitoring melalui posko nasional serta command center terpadu yang beroperasi selama 24 jam.
Fasilitas ini diharapkan mampu memberikan respons cepat terhadap berbagai dinamika yang muncul di lapangan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus.
Hadir pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad yang mengikuti rapat secara daring, bersama perwakilan maskapai dan BPJS Kesehatan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
