WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Penetapan tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025), dan menjadi sorotan publik karena menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.
Baca Juga:
Gaga Kembali ke Layar Lebar Lewat ‘The Devil Wears Prada 2’, Bareng Meryl Streep dan Anne Hathaway
Dalam keterangannya, Jokowi menegaskan bahwa setiap pemimpin bangsa memiliki jasa besar dan kontribusi penting bagi negara, termasuk Soeharto dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Ia mengingatkan masyarakat agar tetap menghormati seluruh pemimpin yang telah berjuang membangun Indonesia di masanya masing-masing.
“Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Dan kita semuanya harus menghargai,” ujar Jokowi.
Baca Juga:
Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Tiga Fokus Utama ASN Baru: Digital, Merit, dan Layanan
Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah memahami tidak ada pemimpin yang sempurna. Setiap tokoh memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.
Karena itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui proses panjang, mekanisme resmi, dan kajian mendalam dari Tim Penilai Gelar, Jasa, dan Tanda Kehormatan Nasional.
“Kami sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu melalui proses dan pertimbangan dari tim pemberian gelar pahlawan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta masyarakat untuk menghormati keputusan pemerintah tersebut.
Menurutnya, baik Soeharto maupun Gus Dur memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan, baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini,” lanjut Jokowi.
Menanggapi adanya penolakan dari sebagian pihak, Jokowi menilai hal itu merupakan dinamika yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi.
Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat justru menunjukkan terbukanya ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.
“Ya biasa dalam negara demokrasi ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang jelas, keputusan ini melalui kajian dari tim dan para pakar yang memiliki pertimbangan matang. Semua pihak sebaiknya menghargai,” pungkasnya.
Dengan demikian, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto merupakan hasil proses panjang, bukan keputusan sepihak.
Pemerintah berharap keputusan ini dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan perbedaan pandangan di masyarakat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
