Terkait isu mafia migas, kata Raihan, dia mendesak pemerintah menegakkan hukum yang adil dan transparan. Pemerintah diminta memeriksa semua pihak yang terlibat.
"Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat hingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran," ucapnya.
Baca Juga:
HMI Dukung Kominfo Berantas Judi Online
Raihan merasa perlu dilakukan pembatasan dalam penerimaan BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik.
Dia menyarankan adanya pengawasan.
"Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan," pungkasnya.
Baca Juga:
Gubernur Kaltara Jadi Narasumber Utama di Training HMI Cabang Nunukan
Raihan juga menyoroti penambalan subsidi BBM dan listrik.
Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan pendapatan besar dari kenaikan harga komoditas di pasar global.
"Mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik," ujar Raihan.
