WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wacana pemotongan gaji pejabat negara untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah langsung memantik respons politik, dengan PDIP meminta kebijakan itu dimulai dari pucuk pimpinan negara.
Tanggapan tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira yang menilai langkah penghematan seharusnya diawali oleh pejabat tertinggi sebagai bentuk keteladanan dalam pemerintahan.
Baca Juga:
PDIP Tegas Menolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah serius ingin menerapkan kebijakan pemotongan gaji sebagai bagian dari efisiensi anggaran, maka langkah itu seharusnya dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri.
“Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri,” kata Andreas, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, teladan dari pimpinan tertinggi negara sangat penting agar semangat penghematan benar-benar tercermin dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga:
Megawati Instruksikan PDIP Dirikan Sekolah Tenda Bagi Siswa Korban Banjir Sumatra
Tanpa contoh langsung dari pemimpin negara, kebijakan pemangkasan gaji dikhawatirkan hanya akan dipersepsikan sebagai kebijakan yang membebani pihak lain.
Selain membahas soal pemotongan gaji pejabat, Andreas juga menilai pemerintah masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara.
Ia menilai praktik pemborosan anggaran masih berpotensi terjadi di berbagai sektor sehingga perlu dilakukan penyisiran ulang terhadap program dan kegiatan di setiap kementerian serta lembaga.
Langkah efisiensi tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan pada program yang memiliki prioritas tinggi.
“Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu,” ujarnya.
Sebelumnya, wacana pemotongan gaji pejabat negara disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat tersebut pemerintah membahas langkah mitigasi untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang turut mendorong kenaikan harga energi global.
Prabowo dalam kesempatan itu mencontohkan kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah Pakistan ketika menghadapi gejolak ekonomi global.
Menurutnya, negara tersebut menerapkan sejumlah kebijakan efisiensi, termasuk pemotongan gaji pejabat negara serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak kondisi ekonomi.
Prabowo menilai kebijakan serupa dapat menjadi contoh yang patut dipertimbangkan Indonesia, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat situasi geopolitik global.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
