"Sejumlah keberhasilan diplomasi politik luar negeri itu telah mengangkat harkat dan martabat bangsa, sekaligus mengembalikan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia," ujarnya.
Dia mencatat diplomasi politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mencakup penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta penguatan infrastruktur diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Baca Juga:
Temu Kebangsaan Relawan, Anies Soroti Jalan Tol di Era Jokowi
Basarah mencontohkan pada tahun 2020 Indonesia menempati kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta menjadi Ketua Kebijakan Luar Negeri dan Kesehatan Global (FPGH).
"Setahun kemudian (2021-2022), Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB serta memegang posisi bergengsi Presidensi Group of Twenty (G20) per 1 Desember 2021. Puncak prestasi diraih Indonesia yang pada 2023 akan menjadi Ketua ASEAN dan Ketua G20 serta menjadi koordinator dialog kemitraan dengan AS untuk periode 2021-2024," katanya.
Selain itu, menurut dia, selama 2021, Indonesia turut berkontribusi melakukan diplomasi memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI yaitu 17 perundingan perbatasan dilakukan dengan negara-negara tetangga.
Baca Juga:
Poltracking: Kepuasan Kinerja Jokowi Melesat ke 73,2%
Dia mengatakan pada tahun 2021 Indonesia berjuang mendorong kesetaraan akses vaksin global.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura guna mencegah praktik korupsi lintas batas negara.
"Perjanjian ini bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme," kata Menkumham Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (25/1).
