WahanaNews.co | Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin menyerahkan 187 sertifikat hak pakai (SHP) tanah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2023, Selasa (13/2/2024).
Serah terima SHP tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2021 tentang Inventarisasi Pengadaan Tanah Dan Bidang Tanah Yang Belum Bersertifikat Serta Pelaporan Pensertifikatan instansi dalam program strategis nasional, Penyerahan dinilai termasuk progres penyelesaian sertifikat.
Baca Juga:
Kementerian ATR/BPN Akui Pagar Laut Viral di Tangerang Punya Sertifikat Resmi
Penyerahan sertifikat ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta, Plt Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi DKI Jakarta.
Juga Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan para Lurah.
Namun begitu, Munjirin mengungkapkan bahwa dirinya kurang senang terhadap jumlah SHP tahun anggaran 2023 yang diserahkan saat ini.
Baca Juga:
Begini Cara Mengurus Biaya dan Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan
Oleh klarena Munjirim memerintahkan seluruh Kepala SKPD/UKPD untuk meningkatkan SHP ditahun 2024.
“Bapak Ibu sekalian seneng ga lihat jumlah segitu (187 sph-red). Kalau saya kurang senang. Karena Jakarta Selatan yang pertama dan Jakarta Timur yang belum dinobatkan sebagai kota lengkap. Tahun tahun 2024 ini kita akan mencoba mengejar itu menjadi kota lengkap. Mungkin dalam beberapa bulan kedepan akan (mendeklarasikan-red) menjadi kota lengkap,” jelas Munjirin di Ruang Gelatik Utama Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
Menurut Munjirin untuk menjadi kota lengkap itu harus ada kebersamaan untuk membantu Kepala Suku Badan (Kasuban) Pengelolaan Aset Kota Jakarta Selatan Imilda dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan untuk menjadikan sertifikat yang merupakan aset Pemda DKI Jakarta.
“Menjadi kota lengkap tidak harus di semua bidang bersertifikat. Tetapi yang penting bidang tersebut terpetakan. Misalnya bidang ini punya si A. Kalau semua itu sudah tercover semuanya kita sudah bisa mendiklair kota lengkap. Insya Allah tahun ini kita bisa mendiklair itu,” pungkasnya.
Kepala Suku Badan PAD Kota Administrasi Jakarta Selatan Imelda Madjid dalam Laporannya mengatakan, kegiatan pensertifikatan BMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2023, bahwa Suban Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah bekerja sama dengan KJSB untuk melakukan pengukuran atas tanah 163 Bidang Aset tanah milik pemprov DKI Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, ujarnya.
Pada kesempatan itu, Imelda juga mengatakan bahwa sampai dengan Desember 2023 Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama Kantor Pertanahan Jakarta Selatan telah menyelesaikan total 95 Sertifikat Hak Pakai (SHP) meningkat dari jumlah total sebanyak 33 Sertifikat Hak Pakai (SHP).
Imelda dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada acara Deklarasi Jakarta Selatan sebagai kota lengkap oleh BPN dan rencananya Kantor Pertanahan Jakarta Selatan akan menyerahkan kurang lebihnya sebanyak 35 Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas pengukuran tahun 2023.
Bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari segenap SKPD/UKPD pengguna yang telah memenuhi dokumen persyaratan baik tahap permohonan pengukuran dan permohonan penelitian dalam rangka sertifikasi BMD serta rekan rekan kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Tentrem Prihatin mengatakan, pada tahun 2024 ini sudah terdaftar sebanyak 98 persen.
Tentrem yakin target 2024 Jakarta Selatan menjadi kota lengkap akan tercapai. Sebab kolaborasi dengan berbagai pihak berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala.
“Selama itu tidak ada kendala karena kami selalu berkoordinasi dengan ibu Suban, pak Wali Kota. Direncanakan bulan Maret-April Jakarta Selatan menjadi Kota lengkap,” kata Tentrem.
Lebih lanjut Tentrem mengatakan, pihaknya juga akan menyerahkan sertifikat aset Jakarta Selatan sebanyak 50 sertifikat asset ke Provinsi DKI Jakarta.
[Redaktur: Zahara Sitio]
