WahanaNews.co
| Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, menyebut, masih
terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Salah
satunya di bidang industri halal, di mana masih ditemukannya kendala dalam
proses pendataan produk halal.
Baca Juga:
Pemerintah Tunda Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Ini Alasannya
"Hal
ini terjadi salah satunya karena kendala yang terdapat dalam proses sertifikasi
halal serta tantangan dalam mengidentifikasi jenis produk tersebut,"
katanya, saat menerima audiensi dari jajaran pimpinan Komite Nasional Ekonomi
dan Keuangan Syariah (KNEKS) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor
2, Jakarta, ditulis Selasa (27/4/2021).
Dia
menyampaikan, produk halal bukan hanya makanan dan minuman saja, namun juga
termasuk obat, kosmetik, dan fashion.
Untuk
itu, diperlukan penyempurnaan sistem pendataan agar seluruh produk ekspor
Indonesia dapat terkodifikasi dengan baik.
Baca Juga:
Kemenperin Perkenalkan Industri Halal Indonesia ke Kazakhstan
"Kodifikasi
dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia
dapat tercatat sebagai negata pengekspor produk halal terbesar," ujar
Wapres, memberikan arahan.
Terkait
keuangan syariah, Wapres menilai, penggabungan tiga Bank Milik Negara menjadi Bank
Syariah Indonesia merupakan langkah yang baik.
Oleh
karena itu, ke depan dia menginginkan perluasan konversi bank syariah ini dapat
memasuki ke ranah Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Sebab,
potensi pendapatan bank daerah yang besar merupakan salah satu faktor pendorong
tercapainya akselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Konversi
berbagai BPD terutama yang besar menjadi bank syariah harus dapat diwujudkan.
Saya ingin melihat pangsa pasar industri keuangan syariah meningkat dengan
pesat," tutur Wapres.
Menutup
arahannya, Wapres pun berpesan agar KNEKS dapat memantau dan mendorong
percepatan pengoperasian Kawasan Industri Halal (KIH) dengan menjadi jembatan
antara pelaku-pelaku bisnis syariah dengan KIH.
"Pekerjaan
besar berikutnya adalah setelah ada kawasan itu, yaitu mengisi kawasan
tersebut," ungkap Wapres.
"Saya
ingin melihat KIH bertambah banyak dan bisa beroperasi. Bukan hanya ada, tapi
juga bisa beroperasi," pungkasnya. [dhn]
