WahanaNews.co | Ketahanan nasional masyarakat Indonesia, hingga detik ini, belum sepenuhnya terbebas dari ancaman.
Ancaman tersebut muncul antara lain lewat provokasi sekelompok masyarakat yang meletakkan simbol suku kedaerahan, keagamaan, atau golongan (SARA) secara berlebihan, yang sangat berpotensi mengoyak kemajemukan.
Baca Juga:
Mata Pelajaran AI dan Aoding, Disebut Mendikdasmen Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin, di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Maka, ia pun menginginkan salah satu program pendidikan politik masyarakat diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan NKRI.
"Persatuan dalam kebhinekaan adalah aset terbesar bangsa dalam mewujudkan cita-cita," kata Ma'ruf.
Baca Juga:
Kawal Makan Bergizi Gratis, Gibran Titip Kepada Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia
Menurut Ma'ruf, akibat kurang memadainya pendidikan politik masyarakat, Indonesia pada masa lalu memiliki pengalaman yang menyebabkan ketidakstabilan yang melemahkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan.
Dia menilai, dibutuhkan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada kesempatan itu, Ma'ruf mengungkapkan keberadaan Indonesia di dunia internasional sudah diakui dunia melalui presidensi G20.
