WahanaNews.co | Ketahanan nasional masyarakat Indonesia, hingga detik ini, belum sepenuhnya terbebas dari ancaman.
Ancaman tersebut muncul antara lain lewat provokasi sekelompok masyarakat yang meletakkan simbol suku kedaerahan, keagamaan, atau golongan (SARA) secara berlebihan, yang sangat berpotensi mengoyak kemajemukan.
Baca Juga:
Eddy Soeparno Tegaskan MPR Tetap Pegang Keputusan KPU soal Gibran
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin, di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Maka, ia pun menginginkan salah satu program pendidikan politik masyarakat diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan NKRI.
"Persatuan dalam kebhinekaan adalah aset terbesar bangsa dalam mewujudkan cita-cita," kata Ma'ruf.
Baca Juga:
Pieter Zulkifli: Seruan Lengserkan Gibran Cuma Drama Politik yang Bikin Gaduh
Menurut Ma'ruf, akibat kurang memadainya pendidikan politik masyarakat, Indonesia pada masa lalu memiliki pengalaman yang menyebabkan ketidakstabilan yang melemahkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan.
Dia menilai, dibutuhkan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada kesempatan itu, Ma'ruf mengungkapkan keberadaan Indonesia di dunia internasional sudah diakui dunia melalui presidensi G20.
