SENIN, 24 Februari 2025, menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dengan diresmikannya Danantara, holding raksasa yang akan mengelola aset tujuh BUMN strategis senilai Rp14.715 triliun.
Pemerintah menaruh harapan besar pada entitas ini untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, dengan mencontoh model Temasek Holdings di Singapura atau Khazanah di Malaysia.
Baca Juga:
Indonesia Punya Sovereign Wealth Fund Baru, Danantara Masuk 10 Besar Dunia
Namun, di tengah optimisme ini, ada satu catatan yang tak boleh diabaikan: jangan sampai Danantara bernasib seperti skandal BLBI yang mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.
Harapan Besar untuk Danantara
Danantara hadir sebagai upaya sistematis untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara.
Baca Juga:
JP Morgan Optimis Danantara Bisa Percepat Pertumbuhan Investasi
Dengan skema holding, pengawasan dan koordinasi atas perusahaan-perusahaan BUMN di bawahnya diharapkan lebih terstruktur dan efisien.
Pengalaman Temasek Holdings menunjukkan bagaimana negara dapat memainkan peran sebagai pemilik aset yang aktif dengan tetap menjaga independensi manajemen, sehingga nilai ekonominya terus tumbuh.
Jika dikelola dengan profesionalisme dan transparansi, Danantara bisa menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi.
Selain itu, publik tentu berharap agar Danantara tidak hanya menjadi alat konsolidasi aset, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Holding ini harus bisa memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset negara benar-benar kembali kepada rakyat, bukan justru menjadi sarana bagi segelintir elite untuk memperkaya diri.
Wanti-wanti: Jangan Sampai Ulangi BLBI
Namun, sejarah telah mengajarkan bahwa pengelolaan dana besar tanpa pengawasan yang ketat bisa berujung pada bencana.
Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada akhir 1990-an menjadi salah satu tragedi keuangan terbesar di Indonesia.
Dana sebesar Rp144,5 triliun yang digelontorkan untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis ekonomi, justru banyak yang bocor ke tangan para konglomerat nakal.
Penyalahgunaan dana tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan praktik korupsi yang merajalela.
Pelajaran dari BLBI harus menjadi pedoman utama dalam tata kelola Danantara. Jika tidak, holding ini bisa berubah menjadi mesin masalah baru yang sulit dikendalikan.
Masalah utama yang perlu diwaspadai adalah potensi intervensi politik dalam pengelolaan Danantara.
Jika pemilihan manajemen dan kebijakan investasi tidak berdasarkan prinsip profesionalisme, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu, maka skenario buruk bisa terulang kembali.
• Menghindari Tragedi
Untuk memastikan Danantara tidak menjadi beban ekonomi seperti skandal BLBI, ada beberapa langkah yang harus segera diterapkan:
• Audit dan Transparansi Keuangan
Setiap aliran dana dalam Danantara harus diaudit oleh lembaga independen, baik nasional maupun internasional. Laporan keuangan harus dibuka untuk publik secara berkala guna memastikan akuntabilitas.
• Manajemen Profesional
Pemilihan direksi dan komisaris harus didasarkan pada kapabilitas, bukan sekadar kedekatan dengan penguasa. Perekrutan harus transparan, dengan seleksi yang ketat dan berbasis kompetensi.
• Pengawasan yang Kuat
Peran Dewan Pengawas Danantara harus lebih dari sekadar simbolis. Lembaga pengawas independen dengan keahlian di bidang keuangan dan investasi harus diberikan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja holding ini.
Bagaimanapun, Danantara memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia.
Namun, optimisme harus berjalan beriringan dengan pengawasan ketat.
Harapan masyarakat adalah agar holding ini benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menambah daftar panjang kegagalan pengelolaan aset negara.
Kini, bola ada di tangan pemerintah dan pemangku kepentingan. Jika Danantara dikelola dengan baik, maka ia bisa menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional.
Namun, jika pengawasan lemah dan intervensi politik dibiarkan merajalela, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan BLBI jilid dua. Dan itu, tentu saja, adalah skenario yang harus kita cegah bersama. [*]
*) Penulis, Wakil Pemimpin Redaksi WahanaNews.co
