Tragis dan dramatis. Pembusukan dan pembiaran suatu kebijakan pemerintah sebagai suatu kebijakan publik, salah satu faktor yang penting menurut Teori Van Horn dan Van Meter, dan juga oleh Edward George III, adalah peranan birokrasi, disamping komunikasi dan sumber-sumber.
Lahirnya Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, dari fakta proses pembuatannya yang disampaikan oleh Mendagri, ada tahapan proses yang tidak dikerjakan. Ada tahapan yang melompat, bahkan patut diduga sengaja dilakukan birokrasi karena adanya kepentingan tertentu, sehingga birokrasi sebagai mesin pemerintah bekerjanya dibawah standar.
Baca Juga:
Prabowo, Hati-Hati
Apakah ada “pembusukan dan pembiaran” dari dalam dan dimulai dari level birokrasi yang mana, atau memang apa yang dikatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ibarat ikan mati, pembusukan itu terjadi dari kepala ikan itu sendiri.
Presiden Prabowo, disarankan agar dalam berbagai arahan kebijakannya, perlu juga melakukan langkah-langkah sistematik dan taktis, untuk mencegah meluasnya potensi gerakan pembusukan dan pembiaran kebijakan dan implementasi kebijakan yang merugikan rakyat, bahkan pemerintahan dan negara yang sedang dipimpin oleh Prabowo.
Dari fakta-fakta kejadian satu semester Pemerintah Prabowo, sudah terendus dan menjadi pembicaraan masyarakat luas bahwa para Menteri GENG SOP terindikasi terjadinya konspirasi gerakan pembusukan dan pembiaran kebijakan.
Baca Juga:
Bukan Migas, Ini yang Diutamakan Wali Nanggroe Soal 4 Pulau Sengketa
Ada dua model yang mungkin sedang berlangsung. Model pertama, menteri yang “diternak” Mulyono, dan masuk dalam inkubator Prabowo, menerapkan teori ikan mati, busuk mulai dari kepala. Atau model Kedua, lingkungan birokrasi yang dibangun itu memang sudah bau busuk dan terbiasa mencium bau busuk dan membiarkannya. Prabowo dan para loyalis 24 karatnya, dapat memetakannya, sehingga apa yang akan dilakukan Presiden atas para Menterinya berdasarkan evidence based dan menjadi modal sosial dan modal politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kasus-kasus yang terjadi di kementerian dan paling hot Nikel Raja Ampat, pencaplokan 4 pulau di Provinsi Aceh supaya tidak terulang lagi di kementerian lain. Mitigasi resiko harus diambil Prabowo. Caranya bagaimana? Tidak perlulah mengajari bebek berenang. Ada teman dalam diskusi menyarankan agar menteri yang menimbulkan common enemy ‘musuh bersama’ diangkat saja menjadi duta besar, dikirim ke negara kecil yang jauh. Tujuannya, untuk memutuskan mata rantai jaringan GENG SOP. Menarik juga usul teman diskusi itu, sebagai suatu alternatif. Jika terjerat kasus hukum kirim ke Nusakambangan saja.
Rekomendasi
