Kontras ini menegaskan bahwa otoritarianisme bukanlah persoalan latar belakang sipil atau militer, melainkan berkaitan dengan karakter kepemimpinan dan cara mengelola kekuasaan. Dengan demikian, dikotomi pemimpin sipil dan militer tidak lagi relevan dalam menilai potensi lahirnya otoritarianisme.
Kini, Presiden Prabowo Subianto hadir dari latar belakang militer dengan citra peduli rakyat kecil dan cinta NKRI. Komitmennya untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat diakui luas.
Baca Juga:
TNI Minta Maaf, Driver Ojol Dipukul Prajurit hingga Hidung Patah di Pontianak
Meski demikian, potensi ancaman otoritarianisme tetap ada, baik dari internal pemerintahan, dinamika politik domestik, maupun pengaruh internasional. Kekuasaan yang terpusat dan tekanan dari berbagai kepentingan bisa saja menjerumuskan pemerintah ke arah otoritarian.
Karena itu, komitmen terhadap demokrasi menjadi kunci. Menegakkan supremasi hukum, menjunjung hak asasi manusia, dan menjaga partisipasi rakyat harus menjadi prioritas agar bangsa ini terhindar dari jebakan kekuasaan absolut. Relasi sipil dan militer yang sehat, seimbang, serta diawasi oleh prinsip konstitusi akan memastikan Indonesia tetap berada di jalur demokrasi.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
