WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali mengguncang industri keuangan global setelah salah satu bank raksasa dunia, Standard Chartered, mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran.
Bank yang berbasis di London tersebut berencana untuk memangkas lebih dari 7.000 pekerjanya dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Kebijakan efisiensi ekstrem ini diambil seiring dengan langkah perusahaan yang semakin agresif dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memacu pertumbuhan bisnis.
Baca Juga:
Dorong Mobilitas Hijau, SPKLU Signature ZORA Hadir dengan Teknologi AI dan Ultra Fast Charging
Mengutip laporan dari Channel News Asia pada Selasa (19/05/2026), manajemen Standard Chartered memproyeksikan pengurangan hingga 15% dari total peran fungsi korporat mereka hingga tahun 2030 mendatang.
Berdasarkan kalkulasi data internal, persentase tersebut setara dengan lebih dari 7.000 posisi yang akan dirumahkan dari total 52.000 karyawan yang saat ini mengisi pos korporat tersebut. Secara global, bank ini mengelola total staf mencapai hampir 82.000 orang di berbagai belahan dunia.
Langkah efisiensi radikal ini menjadikannya sebagai salah satu lembaga keuangan global utama pertama yang secara terang-terangan menjabarkan rencana pengurangan ribuan tenaga kerja manusia akibat disrupsi AI. Manajemen berkilah bahwa perombakan struktur ini dilakukan demi memangkas birokrasi operasi yang gemuk, meningkatkan profitabilitas perusahaan, serta memenangkan persaingan pasar yang kian ketat di tengah ketidakpastian ekonomi makro.
Baca Juga:
Angka Kejahatan Turun 22 Persen, Efek Hologram Polisi di Taman Seoul
Direktur Utama Standard Chartered Bill Winters menegaskan kepada para jurnalis bahwa pengurangan jumlah tenaga kerja ini sepenuhnya akan didorong oleh proses otomatisasi sistem dan adopsi teknologi AI yang masif, sementara beberapa staf lainnya akan dialihkan untuk menjalani pelatihan keterampilan baru (reskilling).
"Ini bukan pemotongan biaya. Ini adalah mengganti modal manusia yang bernilai lebih rendah dalam beberapa kasus dengan modal finansial dan modal investasi yang kami tanamkan," ujar Winters kepada wartawan pada Selasa (19/5/2026).
Winters menambahkan bahwa area kerja yang paling terdampak oleh kebijakan rasionalisasi ini adalah pusat operasional bagian belakang (back-office) perusahaan yang tersebar di beberapa negara berkembang. Wilayah tersebut mencakup pusat operasional di Chennai dan Bangalore di India, Kuala Lumpur di Malaysia, serta Warsawa di Polandia.
