WahanaNews.co | Koordinator
Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim,
memaparkan bahwa sejumlah daerah masih enggan mengikuti arahan
Kemendikbudristek untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).
Baca Juga:
Rehabilitasi Puluhan Gedung Sekolah di DKI Tahun 2024 Terancam Tidak Selesai
Alasannya, karena tingkat vaksinasi terhadap guru dan murid
masih rendah.
Menurut Satriwan, banyak daerah tak mau ambil risiko dengan
menggelar PTM karena belum memenuhi sejumlah syarat, di antaranya vaksinasi
yang rendah.
Baca Juga:
Polres Nias Ringkus 5 Orang Komplotan Pembobol Sekolah, 3 di Antaranya Anak Bawah Umur
Nadiem Akui Vaksinasi
Guru Belum Capai 50 Persen
"Padahal mereka sudah diberikan kewenangan membuka
sekolah. Karena apa? Karena di daerah itu vaksinasi anak, ya, termasuk guru itu
masih sangat minim," kata Satriwan, Rabu (25/8).
Dia mengatakan pihaknya mendapat laporan dari Pemorov
Kepulauan Riau yang masih melarang belajar tatap muka terbatas karena beberapa
indikator belum terpenuhi. Mulai dari vaksinasi guru dan murid di bawah 50
persen, positivity rate di atas 5 persen, dan kasus harian Covid-19 yang masih
tinggi.
Satriwan mendukung pemerintah daerah yang belum akan
menggelar belajar tatap muka jika indikator belum terpenuhi. Sebab, menurut
dia, Pemda adalah pihak yang paling mengetahui potensi risiko wilayahnya.
P2G mengaku bakal mendukung daerah untuk membuka PTM jika
memenuhi empat indikator. Pertama vaksinasi anak dan guru di atas 70 persen,
rasio positif di bawah 5 persen, mendapat izin Pemda dan orang tua.
"Nah, artinya adalah pemda-pemda mesti konsisten untuk
mengutamakan kesehatan. Keselamatan anak-anak kita. Walaupun didesak oleh
menteri," kata Satriwan.
Sejumlah daerah di wilayah PPKM Level 3 hingga saat ini
dilaporkan masih enggan untuk mengikuti instruksi Mendikbudristek Nadiem
Makarim menggelar PTM terbatas di tengah pandemi Covid-19.
Dalam rapat dengan Komisi X DPR pada Senin (23/8) lalu,
Nadiem menyebut baru 26 persen dari target 63 persen daerah di PPKM Level 3
yang telah menggelar PTM. Padahal pemerintah telah mendorong agar pembelajaran
tatap muka segera dibuka di wilayah tersebut.
Nadiem pun kemudian meminta agar para wakil rakyat ikut
turun tangan di daerah pemilihan masing-masing terkait pembelajaran tatap muka
agar segera dibuka di PPKM level 3.
"Bapak/Ibu Anggota Komisi X, tolong bantuannya, ada
beberapa daerah yang masih larang PTM Terbatas, dilarang pemdanya. Padahal,
sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," kata dia, dalam Rapat Kerja
Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/8).
Dia menyebut, beberapa daerah itu antara lain Provinsi Jawa
Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. [qnt]
