Informasi yang sudah diketahui seluruh honorer itu,
lanjutnya, kemudian terus digaungkan di medsos maupun media online.
Itu sebabnya, semua sudah menyiapkan diri untuk
menghadapi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tersebut.
Baca Juga:
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Selenggarakan Tes SKD CPNS 2024 di Yogyakarta
Yang membuat Sigid dan kawan-kawannya risau adalah
alasan pemerintah belum membuka pendaftaran pada 31 Mei. Yaitu soal masih ada
revisi usulan kebutuhan CPNS dan PPPK.
Di samping soal kesiapan anggaran. Sigid membeberkan
banyak daerah yang tadinya mengusulkan kebutuhan PPPK banyak, tetapi jumlah
formasi yang ditetapkan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo berkurang jauh dari usulan
pemda.
"Ini ada apa, kok usulan banyak itu jadi berkurang,"
tanya dia.
Baca Juga:
Pembukaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi 2024 di Provinsi Papua Barat Daya
Sigid menduga hal tersebut terkait dengan anggaran
karena informasi yang dia peroleh ada surat dari KemenPAN-RB bahwa gaji, dan
tunjangan PPPK dibiayai APBD. Itu sebabnya revisi usulan kebutuhan PPPK masih
belum selesai.
"Kami sih berharap formasi PPPK tidak berkurang.
Mengingat pemerintah menggaungkan agar daerah mengajukan usulan kebutuhan
sebanyak-banyaknya," ucapnya.
Sigid mencontohkan di Pemprov Jabar dan kabupaten/kota
yang ada di sana, formasi yang diusulkan banyak tetapi yang ditetapkan pusat
sangat sedikit.
