WahanaNews.co | Partai Usaha Kecil Menengah (UKM), yang baru
resmi didirikan 28 Oktober 2020 dan meluncurkan nama-nama pendirinya pada 10 November 2020 lalu, rencananya akan menggelar Launching Susunan Pengurus DPP dan Juru Bicara Partai UKM secara
virtual (online), Jumat (1/12/2021).
Pada 1 Januari 2021 itu, Partai UKM akan meresmikan struktur Pengurus
DPP, yang terdiri dari Pengurus Harian
dan Mahkamah Partai.
Baca Juga:
Didorong Nyapres di 2024, LaNyalla Mattalitti: Terima Kasih, Partai UKM!
Sementara untuk struktur Dewan
Pembina, Dewan Penasehat, dan Ketua Departemen/Biro di DPP
Partai UKM akan diresmikan pada 10 Januari 2021.
Selain itu, akan di-launching pula AD/ART Partai UKM, sekaligus peresmian
kantor DPP.
"Akan diumumkan 23 nama-nama pengurus
DPP Partai UKM, 9 nama-nama pengurus Mahkamah Partai, dan 10
orang yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Partai UKM. Pada 1 Januari 2020 itu
juga akan resmikan AD/ART Partai UKM dan akan diresmikan kantor DPP Partai
UKM," kata Sekjen DPP
Partai UKM, Syafrudin Budiman SIP alias Gus Din, dalam pernyataan tertulisnya di
Jakarta, Rabu (30/12/2020).
Baca Juga:
Partai UKM Dorong Ketua DPD RI Jadi Capres 2024
Lebih lanjut tokoh pergerakan dan intelektual muda
ini menyatakan, 1 Januari 2021 menjadi momentum awal pergerakan Partai UKM
dari pusat sampai daerah-daerah.
Tahun baru, menurutnya, adalah simbol dimulainya perjuangan
baru, juga sebagai semangat dan optimisme untuk tampil dalam kancah politik nasional.
"Pengurus DPP Partai UKM, yang dipimpin H Bustan Pinrang selaku Ketua Umum, akan bekerja secara
profesional sebagai partai kader dengan sebutan Intelektual Organik UKM.
Selanjutkan, pada Februari 2021, akan dibentuk kepengurusan di 34
Propinsi dan 514 Kabupaten/Kota," kata Gus Din, yang juga aktif
sebagai Konsultan Media ini.
Menurutnya, Partai UKM berasaskan
Pancasila dan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Partai UKM memiliki tujuh garis
besar perjuangan partai untuk menggapai cita-cita meningkat kesejahteraan
bersama.
"Tujuh garis besar ini, di antaranya, Keadilan Sosial, Kesejahteraan, Kemajuan Ekonomi,
Ekonomi Kerakyatan, Kesetaraan Ekonomi, Persamaan Hak dan Penegakan Hukum.
Semua ini bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara dan komitmen
kebangsaan," tukas Gus Din, Sarjana
Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
Mantan Ketua DPP IMM Periode 2006-2008
ini mengatakan, Pancasila sebagai asas Partai UKM, terutama sesuai Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:
Ayat (1): Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; Ayat (2): Cabang-cabang
produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh Negara; Ayat (3): Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; serta Ayat (4): Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
"Partai UKM memiliki nafas untuk dan
bagaimana mensejahterakan kehidupan bersama. Supaya masyarakat bisa menerima
manfaat pembangun ekonomi dan keadilan sosial ekonomi. Kalau rakyat Indonesia
ekonominya maju, maka Indonesia juga akan maju, makmur dan sejahtera,"
tandasnya.
Lanjutnya, Partai UKM adalah partai
nasionalis yang berbasis ekonomi kerakyatan. Di mana Partai UKM adalah ingin
memperjuangkan para Pengusaha Kecil Menengah dan masyarakat bawah agar lebih
terangkat dan maju secara ekonomi.
"Partai UKM kita dirikan untuk
menampung aspirasi dan memperjuangan kalangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah
(UMKM), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM). Sedangkan basis utama
Partai UKM adalah di kalangan UMKM, Koperasi, Pedagang Pasar dan pengusaha UKM.
Selain itu garapan basis Partai UKM juga di kalangan milenial, kaum perempuan
dan para disabilitas," ungkap Gus Din.
Ia juga menjelaskan, target Partai UKM
adalah 15 juta suara dari kalangan UMKM dan lainnya.
Saat ini, ada 60
juta lebih kalangan UMKM yang akan menjadi lahan garapan politik dan perjuangan
Partai UKM.
"Semua pengurus dan kader Partai
UKM sangat optimis menjadi partai besar. Apalagi Partai UKM sudah dikelola
secara digital dan berbasis tehnologi informasi," pungkas aktivis mahasiswa
yang pernah menjadi tahanan politik saat memimpin aksi buruh pada 1 Mei 2002
lalu itu. [yhr]
