WahanaNews.co | Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menginginkan semua ketua umum partai bertemu membahas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024, yang isunya hingga kini terus menguat di parlemen dan pemerintah.
Hal itu disampaikan Airlangga saat bertandang ke markas DPP Partai Nasdem di Kawasan Cikini Jakarta Pusat. Menurut dia, langkah itu perlu dilakukan sebab Indonesia menganut sistem musyawarat mufakat dalam berpolitik.
Baca Juga:
Daftar Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024–2029
"Ini perlu dibicarakan secara konsensus antara Ketum-ketum partai, dan kita ini bukan keputusan model Barat, tapi model Indonesia masyarakat untuk mufakat," kata dia kepada awak media,dikutip Jumat, 1 Maret 2022R.
Airlangga tak mengungkap tegas kelanjutan sikap partainya terkait usulan penundaan Pemilu 2024, setelah mayoritas partai di parlemen maupun pemerintah telah mengambil sikap dengan menolak usulan itu.
Dia berkata, pihaknya sejauh ini hanya menyerap aspirasi dari masyarakat yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda dan jabatan presiden diperpanjang demi menjaga tren pemulihan ekonomi yang terpukul akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga:
Bahlil Lahadalia Umumkan 150 Pengurus Baru DPP Partai Golkar
"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara rakyat," katanya.
Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap agar wacana penundaan Pemilu segera dihentikan. Dia mengaku mempersilakan semua pihak yang ngotot dengan wacana tersebut.
Namun, ia menegaskan, Nasdem tetap pada sikap awal yakni menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengingatkan Airlangga agar mestinya lebih fokus pada kerja-kerjanya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Terlebih, lanjut Paloh, di tengah situasi ekonomi nasional yang belakangan jadi sorotan akibat situasi geopolitik global, serta kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat.
"Tentu kami saling mengingatkan, apalagi dalam kapasitas beliau menteri koordinator ... yang penting masyarakat bisa merasa lebih nyaman dengan harga minyak goreng terjangkau dan kesediaan minyak goreng di pasar," kata Paloh.
Sebagai sesama partai koalisi Jokowi, NasDem dan Golkar berbeda sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Bersama PKB dan PAN, Golkar mengaku telah mendapat aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.
Sedangkan NasDem bersama tiga partai kolisi lain, masing-masing PDIP, Gerindra, dan PPP menolak wacana tersebut sebab bertentangan dengan konstisusi UUD 45. [rin]
