WAHANANEWS.CO, Jakarta - Bayang-bayang Orde Baru kembali menghantui ruang publik saat wacana pilkada melalui DPRD mencuat dan langsung menuai penolakan luas dari masyarakat.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai tingginya penolakan publik terhadap wacana pilkada melalui DPRD kemungkinan besar dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap desain pilkada ala era Orde Baru.
Baca Juga:
Pemerintah Dorong Partisipasi Publik Lewat SKM dan SP4N-LAPOR! untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan
“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru, di mana keterlibatan publik hampir nihil,” ujar Sarmuji, Kamis (8/1/2026).
Ditegaskan Sarmuji, apabila ke depan terdapat perubahan desain pilkada, partisipasi masyarakat tetap akan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan.
“Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung,” kata Sarmuji.
Baca Juga:
TVRI Gelar Road to Piala Dunia 2026, Libatkan Publik dan UMKM di Seluruh Indonesia
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji sebagai respons atas hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak pilkada melalui DPRD.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada Oktober 2025, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali terhadap pilkada yang dipilih DPRD.
Sementara itu, sebanyak 28,6 persen responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap wacana tersebut.
