WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus, menilai bahwa saling menyalahkan dalam menyikapi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh merupakan tindakan yang tidak etis.
Alien menambahkan saat ini yang paling penting adalah berkolaborasi untuk memberikan penanganan terbaik kepada masyarakat yang menjadi korban bencana
Baca Juga:
Kementerian PU Tegaskan Komitmen Penguatan Tata Kelola Infrastruktur pada Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI
"Tidak perlu saling menyalahkan, apalagi antar lembaga kementerian, pernyataan tersebut kesannya menghakimi dan saling menyalahkan, kalau salah kita semua salah, kita semua harus bertaubat. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah cepat penanganan para korban bencana, bukan saling lempar siapa yang bertanggung jawab atas bencana ini, yang dibutuhkan dalam kondisi darurat saat ini adalah kordinasi dan kolaborasi," kata Alien dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara ini juga menegaskan bahwa bencana alam yang terjadi tidak memiliki faktor penyebab tunggal, tetapi merupakan hasil dari kompleksitas sejumlah faktor.
Menurutnya perlu kajian mendalam, hingga akar masalah yang penyebab bencana dapat terjawab dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Baca Juga:
Pemerintah Genjot Swasembada Protein Ikan, Harkanas 2025 Digelar Meriah di Jakarta
"Yang jelas, bencana yang terjadi merupakan interaksi dari banyak faktor, yakni alamiah, faktor lingkungan, serta faktor sosial dan tata kelola dan lainnya. Butuh kajian yang mendalam dan komprehensif, sehingga pemerintah dapat merumuskan langkah pencegahan secara tepat," ujarnya.
Lebih lanjut, Alien juga menilai pernyataan Menko Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar yang meminta tiga Kementerian melakukan taubah nasuha, atas terjadi bencana di wilayah Sumatra dan Aceh, tidak tepat. Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan penanganan cepat atas bencana yang terjadi.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Tidak tepat dalam kondisi bencana, di mana masyarakat berada dalam duka dan kesulitan, dan membutuhkan penanganan cepat dari kita semua terutama pemerintah," tuturnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
