WahanaNews.co | Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Habib Rizieq Shihab bebas berysarat pada hari Rabu (20/6).
Hal itu disambut berbagai respon positif dan negative dari sebagian kalangan.
Baca Juga:
Pemerintah dan DPR Apresiasi Langkah PLN Resmikan HRS Pertama di Indonesia
Polarisasi politik di masyarakat yang sudah terbentuk dikhawatirkan akan semakin menguat, apabila kebebasan HRS dijadikan alat politik baik dari kubu yang pro atau yang kontra HRS.
Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam mengkhawatirkan, bara politik identitas kembali menguat setelah kebebasan HRS ini.
Hal itu bukan hanya berlaku bagi kelompok yang dituduh sebagai pendukung HRS saja, namun juga kelompok yang kontra HRS.
Baca Juga:
Lebih Murah dan Ramah Lingkungan, PLN Siapkan Hidrogen Jadi Energi Alternatif
"Kehadiran HRS jelang masa-masa momen politik 2024 bisa dimanfaatkan siapa saja oleh kelompok anti HRS atau pendukung HRS, untuk memperkuat dukungan dari setiap pemilik kekuatan politik yang ada," kata analis politik itu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/7).
Karena itu, Arif menegaskan, harus ada penegasan kembali dan komitmen dari setiap tokoh dan penentu kebijakan politik, apakah dia kandidat calon presiden atau ketua umum partai politik, agar politik identitas tidak lagi digunakan jelang 2024. Walaupun, ia rasa hal itu akan sangat sulit dicegah.
Pasalnya, naluri hal itu pasti terjadi dengan sendirinya.
