"Ini menjadi bukti bahwa kinerja KPU tidak maksimal. Dengan anggaran hampir Rp 1 triliun untuk pemilu, hasil kerjanya seperti ini sangat mengecewakan," imbuhnya.
Selain itu, Tim Rido turut mempertanyakan kinerja Bawaslu yang dianggap kurang signifikan dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada.
Baca Juga:
Angka Golput di Pilgub DKI Jakarta 2024 Tembus 3,4 Juta, Lampaui Perolehan Suara Pram-Rano
"Jawaban yang diberikan hanya berupa imbauan formal agar pelaksanaan berjalan baik. Menurut kami, itu tidak cukup," katanya.
Sekretaris Tim Pemenangan Rido, Basri Baco, juga menyatakan bahwa rendahnya partisipasi pemilih menunjukkan adanya masalah serius dalam pelaksanaan Pilkada.
"Legitimasi hasil Pilkada ini patut dipertanyakan," ujarnya.
Baca Juga:
Bahas Strategi Putaran Kedua Pilkada Jakarta, RIDO Kumpulkan Partai Pengusung KIM
Baco menilai rendahnya partisipasi bukan sepenuhnya karena ketidakpedulian masyarakat, tetapi akibat berbagai kendala seperti sosialisasi yang minim, warga tidak mendapatkan undangan memilih, dan masih adanya nama warga yang sudah meninggal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Partisipasi hanya 57 persen, terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta, sangat jauh dibandingkan Pilpres 2024 yang mencapai lebih dari 80 persen," ucap Baco.
Ia menambahkan bahwa jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU harus memastikan masyarakat lebih antusias menggunakan hak pilih mereka untuk meningkatkan partisipasi.
