WahanaNews.co, Jakarta - Yusril Ihza Mahendra, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa permintaan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dianggapnya sebagai hal aneh.
Menurutnya, kedua kubu tersebut baru mengajukan permintaan untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran setelah pemilihan presiden (Pilpres) 2024 selesai digelar, di mana Anies dan Ganjar mengalami kekalahan.
Baca Juga:
Dugaan Pemalsuan Dokumen PBB, Yusril Diadukan ke Bareskrim
Gugatan sengketa Pilpres dari kubu Anies dan Ganjar telah resmi diajukan ke MK.
Pada awalnya, Yusril menyatakan bahwa TKN Prabowo-Gibran akan memberikan tanggapan resmi terhadap semua argumen yang diajukan oleh pihak pemohon, baik dari kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud, dalam persidangan.
"Kami siap saja menyusun argumentasi hukum untuk mematahkan argumen yang dikemukakan oleh kedua pemohon. Tidak perlu ada kekhawatiran mengenai hal itu," ujar Yusril saat dimintai konfirmasi, Minggu (24/3/2024).
Baca Juga:
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari PBB, Fahri Bachmid Jadi Penjabat Ketum
Yusril menjelaskan bahwa secara umum, pihaknya dapat mengungkit Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar pencalonan Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Putusan MK itu membolehkan seseorang dicalonkan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden di bawah usia 40 tahun, sepanjang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan termohon KPU dan kami sebagai pihak terkait. Mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini," kata Yusril.
