WahanaNews.co, Jakarta - Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Usamah Abdul Aziz, menepis tudingan bahwa mereka memanfaatkan isu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas AMIN.
Usamah menegaskan bahwa respons terhadap isu IKN dilakukan karena banyaknya pertanyaan dari publik, bukan karena niatan untuk mengambil keuntungan politis.
Baca Juga:
Mulai Besok MK Periksa Saksi-Ahli dari Tim AMIN, Simak Aturan Mainnya
Ia mengungkapkan bahwa Anies memberikan tanggapan terhadap isu IKN karena adanya banyak pertanyaan yang diajukan kepada pasangan calon yang didukung oleh Koalisi Perubahan tersebut.
"Biasanya memang soal IKN pertanyaan dari publik. Jadi bukan kita yang mau membuat ini menjadi bahan untuk mendongkrak, tidak," ujar Usamah pada Kamis, 30 November 2023.
Usamah menjelaskan bahwa pihaknya memberikan jawaban karena mendapat pertanyaan dari publik.
Baca Juga:
Disindir KPU "Tak Persoalkan Gibran Jika Menang" Tim AMIN Angkat Suara
Dia mencontohkan bahwa Anies memberikan tanggapan terkait revisi IKN karena banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat.
Menurut Usamah, Anies menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan revisi IKN, terutama dalam konteks keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usamah juga menambahkan bahwa saat ini belum ada investor asing yang menanamkan investasinya di IKN, yang menjadi salah satu alasan mengapa isu ini direspons oleh Timnas Anies-Muhaimin.
Usamah tak menampik ihwal PKS satu-satunya parpol yang konsisten dengan sikap menolak IKN di Koalisi Perubahan.
Ia menyebutkan adanya perbedaan sikap parpol pendukung Koalisi Perubahan soal IKN karena masing-masing partai punya wewenang menentukan visi dan misi partai yang bersangkutan.
Usamah mengatakan bukan hanya persoalan IKN, pihaknya menyikapi suatu kebijakan berdasarkan empat hal. Pertama kata Usamah, kebijakan yang sudah baik akan dilanjutkan.
Kemudian kata Usamah yang kurang baik diperbaiki. Lalu yang sangat tidak baik, dihapuskan. Dan yang belum ada bakal dibuat yang baru.
"Jadi prinsipnya masih sama dengan 4 hal itu," katanya.
Soal IKN, kata Usamah, sudah ada diatur UU dan hal tersebut bakal dijalankan. Namun AMIN menilai, jika IKN memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kemungkinan direvisi kembali.
"Selama ini Mas Anies sudah menjawab juga kok," kata dia.
Sementara itu, terkait upaya kemudahan kepemilikan rumah, Anies Baswedan mengatakan akan mengubah regulasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) jika terpilih jadi presiden.
Hal tersebut dilakukan harus bisa menyelesaikan kebutuhan masalah rumah dan pembiayaan rumah.
"Sebenarnya regulasi saja. Regulasi itu diubah kan seluruh perbankan mengikuti skema regulasi," kata Anies di Gereja Mawar Saron, Jakarta Utara, Kamis, (30/11/2023).
Anies mengatakan di Indonesia sebanyak 85 persen orang membangun rumah secara mandiri tanpa menggunakan bantuan kontraktor.
Kondisi tersebut kata Anies menjadi pertanyaan, bagaimana masyarakat mendapatkan modal biaya.
"Kalau dikerjakan sendiri dia membangun uangnya darimana? Kalau rakyat kita membangun rumahnya sendiri kenapa kita tidak membuat ketentuan yang memungkinkan orang membangun rumah sendiri dan bisa mengakses KPR," katanya.
Anies menyebut skema pembiayaan KPR sangat ini rumit. Bank, kata dia, hanya berpihak kepada orang-orang yang mampu secara finansial.
"Yang bekerja di sektor informal, selalu kesulitan untuk mengakses, karena itu lah kita ingin me-review, mengubah ketentuan secara mayoritas supaya mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal, kerja mandiri bisa mengakses juga pada KPR," katanya.
Ia meyakinkan regulasi yang disiapkannya mengenai KPR ini berprinsip membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.
Bagi Anies, kehadiran negara penting menjawab persoalan KPR. Negara sebagai pembuatan kebijakan melakukan hal sederhana membuat regulasi sesuai kebutuhan masyarakat.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
