Selain itu, Hasto mengungkapkan, PDI Perjuangan menjadi korban penjegalan pada pelaksanaan Pemilu 2009.
Pada saat itu, PDIP telah menyetujui kerja sama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun sayangnya partai berlambang kepala banteng itu dijegal, sehingga PDI Perjuangan memutuskan koalisi dengan Gerindra.
Baca Juga:
Kasus Suap Hasbi Hasan, KPK Periksa Petinggi Demokrat
"(Tahun) 2009 sebenarnya elite PDI Perjuangan dengan PPP, dengan Pak Suryadharma Ali sebenarnya sudah merencanakan kerja sama, sehingga kita bisa memenuhi syarat PT tapi di putaran terakhir ada penjegalan sehingga pada akhirnya PDI Perjuangan bekerja sama dengan Gerindra," kata Hasto.
Tak hanya itu, kecurangan juga terjadi pada saat Pemilu 2019. Yang mana, PDI Perjuangan telah membuka pintu kepada Demokrat untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju dan mengusung Jokowi sebagai capres.
"Kalau saya melihat ini sedikit cerita 2019 lalu, saat itu ketika Demokrat mau bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, dilakukan banyak diskusi. Saya mendengar dengan mata kepala saya sendiri, bahwa Ibu Mega tidak keberatan. Karena 2014 dengan 2019 berbeda," ungkapnya.
Baca Juga:
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini
Namun, setelah diskusi tersebut final, tiba-tiba SBY melakukan pidato dan menyebut bahwa ada upaya penjegalan Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi, karena ada salah satu ketua umum partai yang tidak setuju.
"Lalu saya sampaikan itu ada jejak rekamnya, saya sampaikan ke saudara ke Pak SBY, Pak Agus teman saya di Komisi VI dulu. Dan Pak Agus saya sampaikan sikap PDI Perjuangan tersebut monggo, Agus Hermanto sekiranya mau bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi lalu dilakukan lobi-lobi," ujarnya.
"Pak SBY melakukan lobi ke Gerindra melakukan lobi ke tempat Pak Jokowi dan kemudian tidak mengambil keputusan dan kemudian Pak SBY berpidato. Bahwa di dalam kerja sama itu tidak bisa bergabung karena ada salah satu ketum partai yang keberatan," tambahnya.
