WahanaNews.co | Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli
Hasan, menegur tiga kadernya yang membuat gaduh usai melontarkan
pernyataan kontroversial di tengah masyarakat.
Tiga kader tersebut adalah Guspardi
Gaus, Rosaline Rimaseuw, dan Saleh Daulay.
Baca Juga:
Stasiun Pengisian LPG 3 Kg Swasta di Deli Serdang Terbukti Melanggar Aturan
Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli
Hasan, pernyataan-pernyataan kontroversial seharusnya bisa dihindari oleh para
kader PAN.
"Jadi, saya
sudah memberikan teguran. Jangan diulangi lagi," ujar Zulhas kepada wartawan,
Jumat (16/7/2021).
Teguran Zulhas tersebut dilakukan saat
PAN menggelar rapat koordinasi secara daring dengan para pengurus DPW dan DPD,
serta anggota legislatif dan eksekutif seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Dukung Zulfikli Hassan Pimpin DPP PAN Periode Mendatang
Wakil Ketua MPR ini memberikan
sejumlah pandangan mengenai penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri dan
situasi terkini.
"Kalau melihat perkembangan situasi
terkini, kondisi Indonesia mengkhawatirkan. Tingkat positif dan kematiannya
sangat tinggi, saat ini tertinggi di dunia. Bahkan banyak negara menutup diri
dari kedatangan warga negara Indonesia," katanya.
Zulhas meminta Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilanjutkan dan vaksin dipercepat, karena ini yang menjadi kunci penanganan pandemi berhasil.
Dia juga mendorong seluruh kader PAN
aktif membantu masyarakat menghadapi pandemi.
"Bantu program vaksin. Sukseskan PPKM.
Bantu ringankan beban ekonomi warga. Bantu warga dengan menggelar program
antigen gratis, termasuk memberikan vitamin gratis untuk seluruh masyarakat
Indonesia," ungkapnya.
Untuk diketahui, tiga kader PAN ini
membuat pernyataan kontroversial dalam tiga waktu yang berbeda di bulan Juli.
Guspardi Gaus mengaku menolak untuk dikarantina
oleh petugas Kemenkes. Padahal, ia baru pulang dari Kyrgyzstan.
Alih-alih karantina, dia memilih untuk
hadir Rapat Pansus Otsus Papua di Gedung DPR pada Kamis (1/7/2021).
Tak lama kemudian, Wakil Sekretaris
Jenderal PAN, Rosaline Irene Rumaseuw, mengusulkan agar pemerintah membuat RS yang diperuntukkan khusus
bagi pejabat negara.
Dia berpendapat, pejabat negara harus mendapatkan perlakuan istimewa di tengah
mengganasnya Covid-19 di dalam negeri.
Terakhir, Saleh Partaonan Daulay, pada Selasa (13/7/2021) lalu, menegaskan
bahwa ia tidak mau lagi mendengar ada anggota DPR yang tidak
mendapat perawatan ICU ketika terpapar Covid-19. [dhn]
