Dia menilai ruang dialog yang diberikan menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menyampaikan pandangan dan tantangan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang hari ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membuka ruang diskusi. Ini penting agar kami bisa menyampaikan pandangan langsung tentang persoalan korupsi di daerah masing-masing," ucap Bobby.
Baca Juga:
Gubernur Sumut Ajak Astindo Kolaborasi
174 perkara korupsi di Sumut
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Agung Yudha Wibowo mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD menjadi dua aktor kunci yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah bebas dari korupsi atau tidak.
"Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu," kata Agung.
Baca Juga:
Pencemaran Nama Baik hingga Penyalahgunaan Wewenang, Bobby Nasution Copot Kadis ESDM
Dia menambahkan KPK akan terus berperan aktif dalam upaya mencegah korupsi serta mendukung berbagai langkah strategis di daerah untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.
Namun demikian, Agung mengingatkan KPK tidak bisa bekerja sendiri. Kata dia, diperlukan kolaborasi erat antara KPK, eksekutif dan legislatif agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif.
