WahanaNews.co | Menyambut perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, berbincang santai bersama Arto Biantoro di Podcast Nusantara DAAI TV, dengan tema Aktualisasi Nilai Pancasila dalam ranah publik.
Perbincangan dimulai dengan sebuah pertanyaan apakah Pancasila masih relevan di kehidupan masyarakat Indonesia.
Baca Juga:
Bolehkan Anggota Paskibraka Pakai Jilbab saat Upacara, Kepala BPIP Minta Maaf
"Pancasila itu digali oleh Soekarno di Ende, dan kemudian pertemuan dengan tokoh-tokoh seperti Tjokroaminoto, Douwes Dekker, Radjiman, menambah Pancasila seperti sekarang. Nilai-nilai seperti nilai kemanusiaan, persoalan harta milik, sosial dan privat. Soekarno menggali dan membaca filsafat, teori kritis dan perubahan politik global. Itu menunjukkan bahwa Pancasila bukan nilai jaman lalu, tetapi sebenarnya mengandung nilai-nilai yang global dan dinamis," jelas Benny.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP itu melanjutkan bahwa Pancasila adalah arah kebijakan hidup masyarakat Indonesia.
"Pancasila itu arah kebijakan; mengajarkan kita solidaritas dan kesetiakawanan, misalnya. Covid mampu kita atasi karena masyarakat mengenal nilai gotong-royong. Pancasila memberi arah dan menjadi kebiasaan dalam bertindak, berperilaku dan berpikir. Pancasila harus menjadi ideologi kerja untuk pemerataan pembangunan. Pancasila itu ideologi kerja yang berpartisipasi aktif, dan itu terbukti," tuturnya.
Baca Juga:
BPIP Akhirnya Izinkan Paskibraka Berjilbab, Ikut Instruksi Kasetpres Heru Budi
Pakar komunikasi politik tersebut menyatakan bahwa ada sebuah kesalahan pemahaman Pancasila di zaman Orde Baru.
"Pancasila diajarkan saat itu hanya material, hanya teori, bukan pada karakter masyarakat, bukan pembumian dalam perilaku dan cara berpikir masyarakat. Alhasil, Pancasila dianggap bentuk opresi sehingga sekarang, kita malah tidak mengumandangkan Pancasila. Yang salah rezimnya, bukan Pancasila-nya," lanjut Benny.
"BPIP itu bukan BP7, BPIP memberikan rekomendasi dan menjalin sinergi antar kementerian dan lembaga terkait, agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah memang berorientasi pada Pancasila," imbuhnya.
