WahanaNews.co, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi Ketua Umum PDIP, menggantikan Megawati Soekarnoputri.
Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, yang juga merupakan kakak Megawati, Guntur Sukarno.
Baca Juga:
Megawati Soekarnoputri Ziarah Ke Makam Korban Pengepungan Leningrad di Rusia
Dalam opininya di Harian Kompas, Sabtu (30/9), Guntur menyebutkan Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya setelah lengser sebagai Presiden nanti.
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Merespons hal itu, Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
Baca Juga:
Rumor PKB Beralih Dukung Anies di Pilgub Jakarta, Ini Respons AHY
"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," kata dia, mengutip CNN Indonesia.
Hasto mengatakan proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu. Sementara forum pergantian ketua umum, akan dilakukan lewat Kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.
Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.
"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," kata dia.
Sementara dalam opininya, Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno.
Dia terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.
Misalnya, kata Guntur, Jokowi berani untuk melakukan hilirisasi bijih nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum, Guntur menilai Mega bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulis Guntur.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
