WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghantui menjelang musim kemarau panjang 2026, mendorong DPR meminta langkah antisipasi diperkuat sejak dini.
Selasa (01/04/2026) -- Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv Singh meminta Kementerian Kehutanan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi karhutla guna memperkuat kesiapsiagaan nasional.
Baca Juga:
Godzilla El Nino Intai Indonesia, BRIN Peringatkan Kemarau Ekstrem 2026
"Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat," kata Rajiv.
Ia menilai berbagai kegiatan seperti apel siaga dan jambore karhutla yang telah dilakukan perlu ditingkatkan dengan kesiapan nyata di lapangan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
"Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi harus ditingkatkan lagi dengan kesiapan nyata di lapangan," ujarnya.
Baca Juga:
Api Masih Membara di Parigi Moutong, Binjai dan Demak Dilanda Dampak Cuaca Ekstrem
Menurutnya, sejumlah wilayah di Indonesia mulai menunjukkan tanda awal peningkatan titik panas atau hotspot, termasuk di Provinsi Riau yang dalam beberapa pekan terakhir terdeteksi mengalami penyebaran hotspot ke wilayah lain.
"Seperti di Riau, titik panas sudah mulai muncul," katanya.
Ia mengingatkan kondisi tersebut harus menjadi peringatan dini, terlebih Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang dan kering.
"Ini harus jadi peringatan dini, apalagi kita akan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang," lanjutnya.
Berdasarkan data BMKG, Provinsi Riau mencatat jumlah titik panas tertinggi di Pulau Sumatera pada periode 1 Januari hingga 25 Maret 2026 dengan 302 titik dari total 582 titik panas di Sumatera, sementara data BNPB menunjukkan luas karhutla di Riau mencapai 2.713,26 hektare dalam periode 1 Januari hingga 24 Maret 2026.
Rajiv menegaskan prediksi musim kemarau 2026 yang datang lebih cepat, lebih kering, dan lebih panjang menjadi kombinasi berbahaya yang perlu diantisipasi serius.
"Ini kombinasi sangat berbahaya," kata Rajiv.
Ia menambahkan bahwa data BMKG harus dijadikan alarm penting agar pemerintah tidak kembali kecolongan seperti pada kejadian sebelumnya.
"Data BMKG harus jadi alarm serius bagi kita semua," ujarnya.
Rajiv menjelaskan bahwa penyebab karhutla tidak hanya faktor cuaca, tetapi juga aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih sering terjadi.
Ia menambahkan bahwa setiap musim kemarau jumlah titik panas meningkat signifikan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
"Jangan sampai kita kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Untuk itu, ia mendorong langkah konkret seperti optimalisasi deteksi dini hotspot, peningkatan patroli terpadu, kesiapan sarana pemadaman sejak awal, serta pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
"Kalau titik api bisa diketahui sejak awal, penanganannya jauh lebih mudah dan biaya yang dikeluarkan juga tidak sebesar ketika api sudah meluas," jelasnya.
Rajiv juga mengingatkan bahwa tanpa antisipasi yang matang, kebakaran besar berpotensi terjadi dan sulit dikendalikan.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus karhutla, terutama yang disebabkan unsur kesengajaan.
"Penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh ada kompromi," tegasnya.
Ia memperingatkan bahwa lemahnya penegakan hukum akan membuat pelanggaran terus berulang setiap tahun.
"Kalau penegakan hukumnya lemah maka pelanggaran akan terus terjadi," lanjutnya.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berisiko besar.
"Masyarakat harus diberi pemahaman dan solusi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan," ujarnya.
Ia menekankan pendekatan persuasif perlu dikedepankan selain penegakan hukum untuk mengubah perilaku masyarakat.
"Perlu pendekatan yang lebih persuasif, tidak hanya penegakan hukum," tambahnya.
Rajiv juga menyoroti dampak karhutla yang tidak mengenal batas wilayah administratif karena asap dapat menyebar hingga ke negara tetangga dan memicu persoalan lintas negara.
Ia menilai karhutla merupakan isu regional yang membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak.
"Jadi, pemerintah harus memperkuat kerja sama regional dalam mengantisipasi dan menangani karhutla, termasuk berbagi teknologi dan informasi terkait mitigasi kebakaran," pungkasnya.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
