WAHANANEWS.CO, Jakarta - Bali disebut sebagai wajah pariwisata Indonesia sekaligus penyumbang devisa terbesar nasional, sehingga dinilai layak menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa posisi strategis Bali tidak bisa dipisahkan dari kepentingan ekonomi nasional karena daerah tersebut menjadi etalase Indonesia di mata dunia.
Baca Juga:
Menteri Pariwisata Pastikan Bali Berikan Layanan Prima Bagi Wisatawan
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 kontribusi Bali terhadap devisa sektor pariwisata nasional mencapai sekitar 44 persen, angka yang menunjukkan betapa dominannya peran Pulau Dewata dalam menopang pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan UMKM dan sektor ekonomi kreatif.
"Namun demikian, besarnya kontribusi tersebut harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang proporsional dari pemerintah pusat," kata Evita di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Menurut dia, pemerintah tidak bisa hanya membebankan target kunjungan wisatawan yang tinggi kepada Bali tanpa memberikan dukungan fiskal yang memadai guna menjaga kualitas destinasi dan daya saingnya di tingkat global.
Baca Juga:
Sambut Wisatawan Perdana, Wamenpar Tegaskan Kepri sebagai Gerbang Utama Wisatawan Mancanegara
Ia memaparkan bahwa Bali saat ini menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas, tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal, hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur serta konektivitas antar kawasan wisata.
"Semua agenda strategis tersebut membutuhkan dukungan APBN yang lebih kuat dan berkelanjutan, tidak bisa hanya mengandalkan APBD," ujarnya.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi sektor industri, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, ia menekankan bahwa penguatan Bali bukan sekadar isu regional melainkan agenda nasional yang harus menjadi perhatian bersama.
Komisi VII DPR RI, lanjutnya, akan mengawal kebijakan dan alokasi anggaran sektor pariwisata agar destinasi strategis seperti Bali memperoleh dukungan yang sepadan dengan kontribusinya terhadap perekonomian negara.
"Investasi untuk Bali bukan semata kepentingan daerah, melainkan investasi untuk menjaga reputasi dan daya saing Indonesia di tingkat global," katanya.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]