“Jika partai baru hanya menjadi reinkarnasi politisi yang tidak laku, bahkan diisi oleh politisi yang berpindah-pindah tanpa perbedaan sikap politik yang jelas, maka publik wajar mempertanyakan motif pendiriannya,” tegas Fatta.
Ia mempertanyakan apakah kelahiran partai-partai tersebut benar-benar didorong oleh aspirasi politik yang tidak terwadahi, atau sekadar ambisi elite untuk menduduki jabatan struktural partai.
Baca Juga:
Deklarasi Politik Gerakan Rakyat, Bidik Kemenkum Awal 2026
Partai Gema Bangsa disebutnya sebagai contoh konkret dari problem tersebut karena posisi ketua umum dan sekretaris jenderalnya diisi oleh tokoh yang berasal dari partai lama seperti NasDem dan Perindo.
Tanpa pembeda ideologis yang jelas, publik dinilai akan kesulitan melihat kebaruan yang ditawarkan partai tersebut.
Sebagai pembanding, Fatta menyinggung kemunculan PSI yang pada awalnya menegaskan identitas sebagai partai anak muda sehingga mudah dikenali dan menjadi sorotan publik.
Baca Juga:
Lamhot Sinaga Ajak Pemuda Jadikan Sumpah Pemuda Momentum Persatuan dan Kontribusi Nasional
Meski kini wacana seputar PSI telah bergeser, identitas awal tersebut menunjukkan pentingnya diferensiasi dalam membangun kepercayaan publik.
Fatta menekankan bahwa partai baru seharusnya hadir dengan gagasan segar dan ideologi yang jelas, bukan sekadar menjadi kendaraan politik bagi elite lama.
Tanpa pembaruan tersebut, ia menilai fragmentasi partai justru hanya akan menambah komoditas politik tanpa memberikan manfaat nyata bagi penguatan demokrasi dan kepentingan masyarakat.
