WahanaNews.co, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons pernyataan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, yang menyebutkan bahwa partainya tetap memilih Jakarta sebagai ibu kota negara jika PKS memenangkan Pemilu 2024.
Menurut Dasco, sebaiknya PKS lebih fokus untuk memenangkan proses demokrasi sehingga dapat merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Juga:
DJP Kalbar Fokus Maksimalkan Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
"Silakan saja, nanti ubah undang-undangnya, kalau memang berkuasa," ujar Dasco seperti yang dikutip pada Selasa, 28 November 2023.
Dasco menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Maju akan memprioritaskan program pemerintahan yang berkelanjutan, dan program-program yang sudah dilaksanakan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan di masa yang akan datang.
"Ya, kita lihatlah; kalau kami kan sudah jelas bahwa itu program yang berkelanjutan. Kita harus lanjutkan dan kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, UU itu juga disahkan ya. Dengan catatan memang dan penolakan dari teman-teman PKS terutama, tapi kan mayoritas setuju," kata Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Baca Juga:
Wakil Baleg DPR: Periode Ini Harus Ada Pemekaran Daerah
PKS menjanjikan untuk tetap mempertahankan ibu kota negara Indonesia di DKI Jakarta jika partai tersebut menang, kata sang Presiden PKS Ahmad Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Depok, Jawa Barat, Minggu, 26 November 2023.
"Kami berharap bahwa, kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu.
Syaikhu menyatakan bahwa, berdasarkan berbagai pertimbangan, Jakarta masih dianggap layak untuk tetap menjadi ibu kota Indonesia.
Salah satu pertimbangan tersebut adalah terkait dengan sejarah, di mana Jakarta menjadi tempat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan, serta menjadi lokasi Sumpah Pemuda dan berbagai peristiwa bersejarah lainnya.
Baginya, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan untuk memindahkan ibu kota diambil, karena nilai historis bagi bangsa tidak boleh diabaikan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
