WahanaNews.co| Menyikapi polemik yang terjadi pada Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Sumedang, Sonia Sugian menyebut jika kegiatan tersebut telah berjalan sesuai AD ART yang berlaku.
Adapun sejumlah partai politik yang akan hengkang dari kepengurusan KPPI periode 2022-2027, Sonia telah berupaya untuk mengkonfirmasi kebenarannya terhadap pihak yang bersangkutan.
Baca Juga:
Debat Calon Bupati Pakpak Bharat: Tuduhan Kultivasi Ganja Menuai Kritik Pedas
“Iya saya mendengar rumor jika 4 partai politik yang tidak mendukung saya, akan menarik perwakilan di KPPI dan tidak masuk di kepengurusan. Tetapi saya sudah mengkonfirmasi kepada 2 partai, mereka tidak mundur. Sedangkan yang lainnya belum sempat saya konfirmasi lagi,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (5/2/2023).
Namun demikian, jika ke 4 partai tersebut bersikeras untuk meninggalkan KPPI, Sonia pun tidak akan menahannya. Pasalnya, hal tersebut merupakan hak siapa pun untuk berada dalam sebuah organisasi.
“Kalau saja dari 4 partai itu mau menarik diri, bagi saya tidak apa-apa. Itu hak mereka yang jelas, KPPI akan terus berjalan sesuai dengan tupoksinya,” sebut Sonia.
Baca Juga:
Bahas Syarat Usia, KIM Vs PDIP Debat Panas di Rapat RUU Pilkada
Terkait permasalahan pada mekanisme Muscab sendiri, Sonia yang saat ini menjadi Ketua DPC KPPI Sumedang menjelaskan beberapa hal yang menjadi pemicu memanasnya tensi Muscab KPPI yang dilaksanakan pada 24 Januari 2023 lalu.
Menurutnya, salah satu sumber masalahnya adalah, Muscab KPPI di Kabupaten Sumedang kemarin merupakan yang pertama. Sehingga mungkin masih ada kekurangan akibat minim pengalaman.
“Kalau ada yang menyebut penuh drama, saya rasa tidak. Karena ini hanya ketidaktauan atau kekurangan dari pihak Steering Committee (SC) dalam melakukan mekanisme. Sehingga kemarin banyak diluruskan oleh ketua KPPI Jawa Barat,” terangnya.
Tak hanya itu, Sonia pun menjelaskan jika disinyalir SC tersebut ada yang tidak kesepahaman. Dimana SC membuat aturan-aturan internal yang diberlakukan. Diantarnya tidak dibuka waktu pendaftaran calon ketua, tidak disampaikan apa saja persyaratan calon ketua dan tidak disebutkan juga persyaratan lainnya.
“Menurut informasi diluaran, itu sengaja tidak dibuka pendaftaran supaya tidak ada pengkondisian. Sehingga mungkin SC juga cenderung ada yang tidak diinginkan dari seseorang calon yang maju. Tapi oleh ketua Jawa Barat ini diluruskan, karena harus sesuai AD ART. Bahwa pertama persyaratan calon harus apa saja, yang sudah disetujui dalam sidang pleno. Kemudian bagaimana mekanisme pemilihan, yang pertama adalah pemeriksaan verifikasi calon. Setelah itu akan dilakukan musyawarah untuk mufakat,” paparnya.
Sonia juga menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku, syarat untuk menjadi kandidat ketua KPPI adalah mulai dari legalitas pribadi, legalitas pendidikan, fakta integritas, visi misi dan ditambah syarat dukungan minimal 30 persen.
“Saya sudah memenuhi syarat itu semua, sementara yang lain mungkin belum siap. Karena diantara yang lain yang memenuhi persyaratan kemarin cuma saya, jadi pemilihan secara aklamasi. Adapun terkait pemaparan visi misi, masing-masing calon semua diberi kesempatan untuk bicara,” jelasnya.
Sementara itu, terlepas dari permasalahan yang telah terjadi, Sonia menginginkan jika ada ketidak puasan terhadap dirinya maupun SC ataupun Organizing Committee (OC) sebaiknya bisa duduk bersama dan musyawarah untuk mencari solusinya.
“Sekarang ini, karena KPPI itu organisasi saya, jadi kewajiban saya untuk melindungi. Yang ini mungkin diluruskan dan diarahkan supaya jadi lebih baik. Jadi tidak menyalahkan SC ataupun OC, karena semua telah berjuang keras,” tuturnya.
Dalam pengurusannya saat ini, tambah Sonia, dirinya tidak hanya mengakomodir 13 partai yang menjadi peserta Muscab. Akan tetapi, dirinya turut mengakomodir 18 partai yang telah disahkan oleh KPU.
“Perwakilan mandat 3 orang per partai. Dan dari 18 partai, saya sudah masukan semua dalam penyusunan formatur pengurus,” tandasnya. [sdy]
