WahanaNews.co | Setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) beberapa waktu lalu, langsung mencuat soal adanya wacana reshuffle pada cabinet Joko Widodo. Bahkan, dalam beberapa kesempatan juga, Presiden Jokowi tidak membantah adanya rencana tersebut menjelang Pilpres 2024 mendatang.
Terlebih lagi, isu reshuffle menguat seiring akan datangnya Rabu Pon (hari pasaran dalam penanggalan Jawa,red) yang bertepatan dengan Rabu tanggal 1 Februari 2023. Jokowi beberapa kali membuat kebijakan strategis, termasuk reshuffle kabinet pada tanggal tersebut.
Baca Juga:
Anggaran PUPR Cs Dibabat di Tahun I Prabowo, Sri Mulyani Ungkap Alasannya
Diketahui, Jokowi dalam menjalankan tugas pemerintahan dibantu oleh para menteri dan kepala lembaga. Para pembantunya itu memiliki latar belakang sebagai kader partai politik maupun kalangan profesional.
Para partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf turut menempatkan kader-kadernya di jabatan Menteri/kepala lembaga. Tercatat, PDI Perjuangan menjadi parpol yang paling banyak menempatkan kadernya sebagai menteri/kepala lembaga.
PDIP tercatat menempatkan delapan kadernya sebagai menteri maupun kepala lembaga dan satu orang sebagai wakil menteri. Kemudian disusul Partai Golkar mendapatkan empat posisi menteri dan satu kursi wakil Menteri.
Baca Juga:
Kata Djarot PDIP Soal Jokowi Reshuffle Diakhir Jabatan
Lalu, PKB dan NasDem masing-masing mendapatkan tiga kursi menteri, Gerindra mendapatkan dua kursi menteri, PPP satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri, PAN satu kursi menteri, Hanura satu kursi kepala lembaga, Perindo, PSI dan PBB mendapatkan masing-masing satu kursi wakil menteri.
Berikut daftar menteri dan kepala lembaga yang berasal dari kader partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin:
PDIP
Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
Menteri Sosial: Tri Rismaharini
Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmawati
Menteri PANRB: Azwar Anas
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung Wibowo
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP): Hendrar Prihadi
Kepala BKKBN: Hasto Wardoyo
Wakil Menteri Dalam Negeri: Wempi Wetipo
