WahanaNews.co | Setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) beberapa waktu lalu, langsung mencuat soal adanya wacana reshuffle pada cabinet Joko Widodo. Bahkan, dalam beberapa kesempatan juga, Presiden Jokowi tidak membantah adanya rencana tersebut menjelang Pilpres 2024 mendatang.
Terlebih lagi, isu reshuffle menguat seiring akan datangnya Rabu Pon (hari pasaran dalam penanggalan Jawa,red) yang bertepatan dengan Rabu tanggal 1 Februari 2023. Jokowi beberapa kali membuat kebijakan strategis, termasuk reshuffle kabinet pada tanggal tersebut.
Baca Juga:
Anggaran PUPR Cs Dibabat di Tahun I Prabowo, Sri Mulyani Ungkap Alasannya
Diketahui, Jokowi dalam menjalankan tugas pemerintahan dibantu oleh para menteri dan kepala lembaga. Para pembantunya itu memiliki latar belakang sebagai kader partai politik maupun kalangan profesional.
Para partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf turut menempatkan kader-kadernya di jabatan Menteri/kepala lembaga. Tercatat, PDI Perjuangan menjadi parpol yang paling banyak menempatkan kadernya sebagai menteri/kepala lembaga.
PDIP tercatat menempatkan delapan kadernya sebagai menteri maupun kepala lembaga dan satu orang sebagai wakil menteri. Kemudian disusul Partai Golkar mendapatkan empat posisi menteri dan satu kursi wakil Menteri.
Baca Juga:
Kata Djarot PDIP Soal Jokowi Reshuffle Diakhir Jabatan
Lalu, PKB dan NasDem masing-masing mendapatkan tiga kursi menteri, Gerindra mendapatkan dua kursi menteri, PPP satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri, PAN satu kursi menteri, Hanura satu kursi kepala lembaga, Perindo, PSI dan PBB mendapatkan masing-masing satu kursi wakil menteri.
Berikut daftar menteri dan kepala lembaga yang berasal dari kader partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin:
PDIP
Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
Menteri Sosial: Tri Rismaharini
Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmawati
Menteri PANRB: Azwar Anas
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung Wibowo
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP): Hendrar Prihadi
Kepala BKKBN: Hasto Wardoyo
Wakil Menteri Dalam Negeri: Wempi Wetipo
Golkar
Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
Gerindra
Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sandiaga Uno
PKB
Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah
Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar
Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
NasDem
Menkominfo: Johnny G Plate
Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
Menteri LHK: Siti Nurbaya Bakar
PPP
Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
Wamenag: Zainut Tauhid Saadi
PAN
Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
Hanura
Kepala BNP2TKI: Benny Rhamdani
PSI
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN: Raja Juli Antoni
Perindo
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo
PBB
Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Afriansyah Noor
[sdy]
