WahanaNews.co | Pasca penangkapan dua menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), isu perombakan atau reshuffle
kabinet Joko Widodo - Ma'ruf Amin semakin santer.
Tidak hanya terkait pengisian jabatan
Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang
ditinggalkan Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo, pergantian sejumlah pos
menteri dalam kabinet juga berembus kencang.
Baca Juga:
Hasan Nasbi Tanggapi Isu Reshuffle: Semua Masih Dugaan
Bahkan, beredar
isu, resuffle itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Berdasarkan isu yang beredar, ada
pergantian di sejumlah pos menteri, antara lain Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, yang diisukan menjadi Menteri
Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto.
Kemudian, Wakil Ketua Dewan Pembina
Partai Gerindra, Sandiaga Uno, diisukan
menempati kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), menggantikan Wishnutama Kusubandio.
Baca Juga:
PDIP Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Golkar: Alhamdulillah!
Lalu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk Menteri Sosial, menggantikan Juliari P Batubara yang telah ditahan KPK.
Selanjutnya, ada nama Muhammad Lutfi, yang disebut-sebut bakal menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto.
Juga, Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil
Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, diisukan menduduki jabatan Menteri
Agama, menggantikan Fachrul Razi.
Terakhir, Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono, diisukan menjadi Menteri KKP, menggantikan Edhy Prabowo, yang juga telah ditahan KPK.
Mengenai isu Sandiaga Uno akan masuk
kabinet, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Kawendra
Lukistian, menanggapi santai.
"Kita doakan yang terbaik untuk
bangsa, dan biarkan Pak Presiden menggunakan hak prerogratifnya untuk memilih
para putra terbaik bangsa," ujar Kawendra kepada wartawan, Senin
(21/12/2020).
Kawendra mengatakan, yang jelas, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memang sangat
terpukul oleh pandemi Covid-19.
"Siapapun nanti yang diamanahi, memiliki tantangan berat terkait itu," ujar Juru Bicara Sandiaga Uno ini.
Terlebih, lanjut Kawendra, 2021 adalah
Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia, yang
telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis
Umum PBB Nomor 74/198 yang diinisiasi Indonesia.
"Ini merupakan salah satu bentuk
kepemimpinan internasional Indonesia dalam mendorong pemajuan ekonomi kreatif
di dunia internasional. Jadi, ini tantangan juga untuk menyongsong
hal tersebut di tengah pandemi," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif
Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA), Fadhli Harahap, berpendapat, jika yang di-reshuffle adalah dari kalangan profesional, maka itu
menunjukkan cengkeraman parpol dalam pemerintahan
semakin kuat.
"Kalau itu yang terjadi, aku
pikir para menteri yang dipilih Jokowi hanya akan bekerja separuh
waktu, dengan kontrak dua tahun di sisa masa jabatan Presiden, dua tahun
sisanya menterinya akan sibuk dengan Pilpres," ujarnya kepada wartawan.
Kendati demikian, Radhil menilai, bukan hal yang buruk jika porsi kursi parpol dalam kabinet ditambah.
"Catatannya, orang yang betul-betul kapabel di bidang itu. Lagi pula, kondisi terkini, Jokowi perlu menjaga stabilitas nasional agar
kebijakan berjalan mulus," tuturnya. [qnt]
